Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
UPAYA pemerintah dalam memberantas praktik judi online (judol) tak dapat hanya dilakukan lewat pemblokiran situs maupun penegakan hukum lainnya. Pemerintah juga perlu memikirkan pendekatan ekonomi agar masyarakat terangkat dari kemiskinan dan terlepas dari jeratan judol.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah berpendapat, mayoritas masyarakat yang terjebak dalam praktik judol berpenghasilan rendah. Ia menjelaskan, semakin sulitnya akses ekonomi, kemungkinan orang bermain judol akan semakin tinggi.
"Memang tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi. Kalau mau mengantisipasi judol, ya pastikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Itu kan mandatori dari Undang-Undang Dasar," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (7/5).
Ia menyakini, masyarakat tak akan terjerumus pada judol jika mendapatkan akses terhadap penghidupan dan upah layak. Setidaknya, kata Herdiansyah, kesejahteraan masyarakat bakal menekan angka masyarakat yang bermain judol.
Lebih lanjut, ia juga berpendapat bahwa pemerintah masih setengah hati dalam melakukan penegakan hukum. Komitmen pemerintah semakin dipertanyakan setelah aparat kepolisian sempat membongkar keterlibatan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam sindikat judol.
"Jadi selain pelaku atau operator di lapangan, ada directing mind-ya di dalam menggerakkan bisnis tersebut. Kalau kemudian urusan penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara maksimal, pasti kejadian serupa terjadi di kemudian hari karena tidak ada efek jera bagi pelaku, terlebih pelaku yang punya akses terhadap otoritas atau kekuasaan," terangnya. (Tri/M-3)
SEKTOR pekerja migran Indonesia (PMI) tengah menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan akan melakukan pemblokiran dompet digital (e-wallet) yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online (judol).
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
KADIV Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba menilai ada kejanggalan dalam penangkapan lima orang sebagai tersangka dalam praktik judi online (judol) di daerah Banguntapan, Bantul.
Presiden Prabowo tegaskan komitmen integritas pasca OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer, menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) mengkritik adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved