Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto di bidang penegakan hukum dinilai berjalan baik, hal tersebut terungkap dalam temuan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum 100 hari pertama Prabowo mencapai 41,6%. Ia menyatakan bahwa jumlah tersebut merupakan gabungan dari responden yang menilai penegakkan hukum berjalan dengan baik (36,9%) dan sangat baik (4,7%).
Merespons itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho menuturkan bahwa setelah 100 hari Pemerintahan Prabowo perlu terus didorong untuk menyelesaikan kasus-kasus lama.
“Ada tunggakan perkara yang lama ingin diselesaikan, seperti Harun Masiku hingga kasus eks Ketua KPK Firli Bahuri dan kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto,” ungkap Hibnu kepada Media Indonesia, Minggu (9/2).
Namun, Hibnu mengapresiasi upaya pemerintah yang ingin menyelesaikan perkara lama dengan masih menproses kasus tersebut.
Hibnu juga menegaskan agar pemerintah khususnya lembaga hukum agar segera menyelesaikan polemik pagar laut di Pantai Indah Kapuk 2 yang tak kunjung usai.
Jangan sampai, kata Hibnu, kasus pagar laut hilang begitu saja tanpa ada hukuman bagi yang memasang pagar tersebut.
“Kasus pagar laut ini sedang berjalan, apalagi ini belum 50 persen loh (survei LSI), tapi masyarakat punya harapan. Pemerintah harus komit untuk terus melakukan tindakan,” terangnya.
Hibnu juga mendesak pemerintah agar lebih mengedepankan penindakan terhadap kasus korupsi.
Apalagi, kata Hibnu, kondisi saat ini dirasa butuh extra keras untuk mengoptimalisasi penegakan hukum yang prima.
Hibnu menilai, lembaga hukum sudah bekerja sesuai, Pengadilan dan Kejaksaan sudah bekerja dengan baik sejauh ini. Bahkan, Hibnu melihat KPK juga banyak melakukan tindakan-tindakan untuk membuat jera para pelaku korupsi.
Namun, Hibnu menyayangkan aparat penegak hukum kepolisian yang masih banyak problem. “Polisi tembak polisi, polisi lakukan pemerasan. Kalau yang lain perlu dukungan yang luar biasa. Cuma polisi yang harus berbenah,” tandas Hibnu. (Ykb/P-2)
Hotman Paris menunjukkan bukti pendapat hukum Kejaksaan Agung yang menyatakan impor gula oleh Kemendag tidak melanggar hukum.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut Mohammad Riza Chalid, masuk ke dalam daftar daftar pencegah atau penangkalan (cekal).
Penyidik sudah tiga kali memanggil Riza Chalid untuk diperiksa dalam perkara ini. Namun, dia tidak memenuhi panggilan tersebut.
Kejaksaan Agung bekerja sama dengan otoritas Singapura untuk melacak keberadaan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid (MRC).
Kejaksaan Agung telah memanggil pengusaha M. Riza Chalid secara patut selama tiga kali berturut-turut, tetapi yang bersangkutan mangkir.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
LEMBAGA Survei KedaiKOPI menyebut sebanyak 72.5 persen responden puas pada 100 hari kerka Prabowo dan Gibran.
HASIL survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap gen z atau generasi yang lahir pada 1997-2012 mendominasi kalangan yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved