Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto di bidang penegakan hukum dinilai berjalan baik, hal tersebut terungkap dalam temuan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum 100 hari pertama Prabowo mencapai 41,6%. Ia menyatakan bahwa jumlah tersebut merupakan gabungan dari responden yang menilai penegakkan hukum berjalan dengan baik (36,9%) dan sangat baik (4,7%).
Merespons itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho menuturkan bahwa setelah 100 hari Pemerintahan Prabowo perlu terus didorong untuk menyelesaikan kasus-kasus lama.
“Ada tunggakan perkara yang lama ingin diselesaikan, seperti Harun Masiku hingga kasus eks Ketua KPK Firli Bahuri dan kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto,” ungkap Hibnu kepada Media Indonesia, Minggu (9/2).
Namun, Hibnu mengapresiasi upaya pemerintah yang ingin menyelesaikan perkara lama dengan masih menproses kasus tersebut.
Hibnu juga menegaskan agar pemerintah khususnya lembaga hukum agar segera menyelesaikan polemik pagar laut di Pantai Indah Kapuk 2 yang tak kunjung usai.
Jangan sampai, kata Hibnu, kasus pagar laut hilang begitu saja tanpa ada hukuman bagi yang memasang pagar tersebut.
“Kasus pagar laut ini sedang berjalan, apalagi ini belum 50 persen loh (survei LSI), tapi masyarakat punya harapan. Pemerintah harus komit untuk terus melakukan tindakan,” terangnya.
Hibnu juga mendesak pemerintah agar lebih mengedepankan penindakan terhadap kasus korupsi.
Apalagi, kata Hibnu, kondisi saat ini dirasa butuh extra keras untuk mengoptimalisasi penegakan hukum yang prima.
Hibnu menilai, lembaga hukum sudah bekerja sesuai, Pengadilan dan Kejaksaan sudah bekerja dengan baik sejauh ini. Bahkan, Hibnu melihat KPK juga banyak melakukan tindakan-tindakan untuk membuat jera para pelaku korupsi.
Namun, Hibnu menyayangkan aparat penegak hukum kepolisian yang masih banyak problem. “Polisi tembak polisi, polisi lakukan pemerasan. Kalau yang lain perlu dukungan yang luar biasa. Cuma polisi yang harus berbenah,” tandas Hibnu. (Ykb/P-2)
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
LEMBAGA Survei KedaiKOPI menyebut sebanyak 72.5 persen responden puas pada 100 hari kerka Prabowo dan Gibran.
HASIL survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap gen z atau generasi yang lahir pada 1997-2012 mendominasi kalangan yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved