Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Kinerja Penegakan Hukum Pemerintahan Prabowo, Perkara Lama Harus Diselesaikan

Yakub Pryatama Wijayaatmaja
09/2/2025 19:14
Kinerja Penegakan Hukum Pemerintahan Prabowo, Perkara Lama Harus Diselesaikan
Tangkapan layar - Temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 20–28 Januari 2025 mengenai kondisi penegakan hukum nasional yang dirilis secara daring sebagaimana diikuti di Jakarta, hari ini.(ANTARA/Fath Putra Mulya )

Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto di bidang penegakan hukum dinilai berjalan baik, hal tersebut terungkap dalam temuan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI). 

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum 100 hari pertama Prabowo mencapai 41,6%. Ia menyatakan bahwa jumlah tersebut merupakan gabungan dari responden yang menilai penegakkan hukum berjalan dengan baik (36,9%) dan sangat baik (4,7%).

Merespons itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho menuturkan bahwa setelah 100 hari Pemerintahan Prabowo perlu terus didorong untuk menyelesaikan kasus-kasus lama. 

“Ada tunggakan perkara yang lama ingin diselesaikan, seperti Harun Masiku hingga kasus eks Ketua KPK Firli Bahuri dan kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto,” ungkap Hibnu kepada Media Indonesia, Minggu (9/2). 

Namun, Hibnu mengapresiasi upaya pemerintah yang ingin menyelesaikan perkara lama dengan masih menproses kasus tersebut.

Hibnu juga menegaskan agar pemerintah khususnya lembaga hukum agar segera menyelesaikan polemik pagar laut di Pantai Indah Kapuk 2 yang tak kunjung usai. 

Jangan sampai, kata Hibnu, kasus pagar laut hilang begitu saja tanpa ada hukuman bagi yang memasang pagar tersebut. 

“Kasus pagar laut ini sedang berjalan, apalagi ini belum 50 persen loh (survei LSI), tapi masyarakat punya harapan. Pemerintah harus komit untuk terus melakukan tindakan,” terangnya. 

Hibnu juga mendesak pemerintah agar lebih mengedepankan penindakan terhadap kasus korupsi. 

Apalagi, kata Hibnu, kondisi saat ini dirasa butuh extra keras untuk mengoptimalisasi penegakan hukum yang prima. 

Hibnu menilai, lembaga hukum sudah bekerja sesuai, Pengadilan dan Kejaksaan sudah bekerja dengan baik sejauh ini. Bahkan, Hibnu melihat KPK juga banyak melakukan tindakan-tindakan untuk membuat jera para pelaku korupsi.

Namun, Hibnu menyayangkan aparat penegak hukum kepolisian yang masih banyak problem. “Polisi tembak polisi, polisi lakukan pemerasan. Kalau yang lain perlu dukungan yang luar biasa. Cuma polisi yang harus berbenah,” tandas Hibnu. (Ykb/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya