Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto di bidang penegakan hukum dinilai berjalan baik, hal tersebut terungkap dalam temuan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum 100 hari pertama Prabowo mencapai 41,6%. Ia menyatakan bahwa jumlah tersebut merupakan gabungan dari responden yang menilai penegakkan hukum berjalan dengan baik (36,9%) dan sangat baik (4,7%).
Merespons itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho menuturkan bahwa setelah 100 hari Pemerintahan Prabowo perlu terus didorong untuk menyelesaikan kasus-kasus lama.
“Ada tunggakan perkara yang lama ingin diselesaikan, seperti Harun Masiku hingga kasus eks Ketua KPK Firli Bahuri dan kasus yang menimpa Hasto Kristiyanto,” ungkap Hibnu kepada Media Indonesia, Minggu (9/2).
Namun, Hibnu mengapresiasi upaya pemerintah yang ingin menyelesaikan perkara lama dengan masih menproses kasus tersebut.
Hibnu juga menegaskan agar pemerintah khususnya lembaga hukum agar segera menyelesaikan polemik pagar laut di Pantai Indah Kapuk 2 yang tak kunjung usai.
Jangan sampai, kata Hibnu, kasus pagar laut hilang begitu saja tanpa ada hukuman bagi yang memasang pagar tersebut.
“Kasus pagar laut ini sedang berjalan, apalagi ini belum 50 persen loh (survei LSI), tapi masyarakat punya harapan. Pemerintah harus komit untuk terus melakukan tindakan,” terangnya.
Hibnu juga mendesak pemerintah agar lebih mengedepankan penindakan terhadap kasus korupsi.
Apalagi, kata Hibnu, kondisi saat ini dirasa butuh extra keras untuk mengoptimalisasi penegakan hukum yang prima.
Hibnu menilai, lembaga hukum sudah bekerja sesuai, Pengadilan dan Kejaksaan sudah bekerja dengan baik sejauh ini. Bahkan, Hibnu melihat KPK juga banyak melakukan tindakan-tindakan untuk membuat jera para pelaku korupsi.
Namun, Hibnu menyayangkan aparat penegak hukum kepolisian yang masih banyak problem. “Polisi tembak polisi, polisi lakukan pemerasan. Kalau yang lain perlu dukungan yang luar biasa. Cuma polisi yang harus berbenah,” tandas Hibnu. (Ykb/P-2)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan diusut menggunakan KUHAP baru.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
LEMBAGA Survei KedaiKOPI menyebut sebanyak 72.5 persen responden puas pada 100 hari kerka Prabowo dan Gibran.
HASIL survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap gen z atau generasi yang lahir pada 1997-2012 mendominasi kalangan yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved