Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo menilai kasus korupsi impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong memunculkan persepsi negatif akan penegakan hukum. Ia menilai penetapan tersangka Tom Lembong membuat masyarakat menilai penegakan hukum hanya menyasar orang-orang tertentu.
"Tom Lembong tidak ada angin, tidak ada hujan dinyatakan tersangka. Tentu muncul persepsi di publik, jangan-jangan kasus ini orderan atau pesanan. Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi bahwa penegakan hukum selalu tendesnsius hanya menarget orang tertentu dan kasus lama," kata Rudianto, saat rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Ia berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin mampu menjawab persepsi negatif tersebut agar tak ada kecurigaan di tengah masyarakat.
"Saya percaya Pak Jaksa Agung selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum," katanya.
Lebih lanjut, Rudianto juga menilai penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung pada awal-awal terlihat sensasional. Namun, seiring berjalannya waktu, penanganan kasusnya tak menyentuh ke pelaku lain yang diduga terlibat
"Penegakan hukum awalnya bagus, represif sensional. Heboh luar biasa. Tapi dalam proses penanganannya, aktor terlibat kadang-kadang dipersempit, bukan diperluas. Saya tidak bicara kasus bahwa seharusnya penegakan hukum harus fair dan berkeadilan," katanya. (H-3)
Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika menyatakan kelima terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
Tom Lembong mengatakan tidak ingin kemerdekaannya hari ini menjadi akhir cerita, tetapi harus menjadi awal dan tanggung jawab bersama.
Majelis hakim yang menghukum Tom Lembong dengan hukuman 4,5 tahun penjara tidak ditekan oleh pihak manapun.
Hakim menilai Tom Lembong memahami bahwa penerbitan izin impor gula rafinasi untuk delapan perusahaan swasta melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan, siapa pun bisa meminta AI untuk mengakses dan menganalisis ribuan dokumen persidangan kasus yang menyeret dirinya.
Tom Lembong mengaku heran dan kecewa dengan tuntutan jaksa terhadapnya yakni penjara selama tujuh tahun pada kasus dugaan korupsi importasi gula.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved