Berita Terbaru Penegakan Hukum Hari Ini

KLHK: Penegakan Hukum Konservasi Lemah karena Kewenangan PPNS Terbatas

Terbatasnya kewenangan PPNS kehutanan bagi pelanggar aturan konservasi membuat penegakan hukum di bidang konservasi lemah.

Bentuk Panja RUU KSDHAE, DPR Minta Pemerintah Perbaiki DIM

KOMISI IV DPR RI menyepakati pembentukan panitia kerja untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Konervasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE).

HUT Polhut Ke-56, KLHK Komitmen Perkuat Kapasitas dan SDM

Jumlah personel polhut Indonesia sebanyak 8.643 orang saat ini dinilai kurang mengingat wilayah hutan yang luas dan masalah kejahatan lingkungan yang kompleks.

Korban Obat Sirop Maut Minta Pansus, Komisi IX DPR masih Andalkan Panja

TIM Advokasi untuk Kemanusiaan Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak (GGAPA) dan 25 keluarga korban menemui Komisi IX DPR di Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023. Mereka meminta DPR membentuk pansus.

Menteri LHK Luncurkan I-LEAD, Portal Putusan Penting Perkara Lingkungan

KERJA sama dan kolaborasi antar pihak sangat diperlukan, untuk mendorong penegakan hukum lingkungan yang adil dan berdampak nyata.

Banyak Laporan Kekerasan Seksual, PPPA: Buat Apa Kalau tidak Tuntas?

Menurut Kementerian PPPA, ukuran keberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual ialah kasus tersebut dapat dituntaskan, termasuk pemenuhan hak korban.

Lapor Pak Wapres! Korban Gagal Ginjal Belum Terima Bantuan Apapun dari Pemerintah

Para korban gagal ginjal mengaku belum menerima sepeser pun hingga detik ini. Mereka dibiarkan sendirian.

Kerja Sama Hukum di Lingkungan Hidup Diperkuat. Ada Apa?

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama dengan Mahkamah Agung (MA), memperkuat kerja sama bidang hukum. Ada apa?

Kemenag Imbau Masyarakat Jalankan Ibadah Puasa dengan Kondusif

Jangan sampai menimbulkan kegaduhan apalagi memicu aksi tawur. Puasa itu ibadah sunyi.

Rumah Sakit yang Curangi BPJS Miliaran Rupiah Harus Diseret ke Meja Hijau

DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron harus lebih tegas menindak rumah sakit yang kedapatan berbuat curang (fraud) soal klaim pembayaran yang mencapai miliaran rupiah.

DPR: Oknum Peneliti BRIN Diduga Berpihak, ASN Harusnya Profesional

Saleh Partaonan Daulay menegaskan, pernyataan oknum peneliti berinisial APH yang menghalalkan darah semua warga Muhammadiyah itu tidak pantas disampaikan seorang ASN.

Komisi VIII DPR: Sikap Oknum Peneliti BRIN Mendegradasi Keilmuan

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengutuk komentar yang dilontarkan peneliti BRIN di medsos terkait ancaman kepada warga Muhammadiyah soal perbedaan penetapan Idul Fitri 1444 Hijriah.

Implementasi UU PKDRT dan TPKS Dilematis bagi Penegak Hukum

JAKSA Ahli Madya pada JAM Pidum Erni Mustikasari menegaskan masih terdapat banyak persoalan yang menyebabkan implementasi UU PKDRT dan TPKS bersifat dilematis bagi penegak hukum.

Cegah Kekerasan Seksual, Kemenkumham Diimbau Tingkatkan Sosialisasi UU TPKS

Kemenkumham diminta untuk semakin meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada masyarakat luas.

STIK akan Jadi Universitas Kepolisian Indonesia

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) akan berubah menjadi Universitas Kepolisian Indonesia.

KLHK Sampaikan Kebutuhan Dukungan Hukum Bidang LHK

Siti menyampaikan 11 isu prioritas dalam konteks dan kebutuhan dukungan Hukum. Pertama, sulitnya eksekusi hasil kerja Gakkum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

KLHK Gelar Inspeksi Lapangan Satgas Pengendalian Polusi Udara Jabodetabek

Sebanyak 100 personel teknis fungsional diterjunkan ke lapangan dipimpin langsung Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani.

KPAI Sebut Mayoritas Aparat Masih Ragu-Ragu Terapkan UU TPKS untuk Kasus Kekerasan terhadap Anak

KETUA KPAI Ai Maryati Solihah mengatakan mayoritas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia belum sepenuhnya memahami kewajiban dalam menangani kasus kekerasan.

Penegakan Hukum Jadi Kunci Kesuksesan Pengendalian Karhutla

KEGIATAN pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui upaya penegakan hukum merupakan satu keharusan. Pelaku di balik karhutla juga perlu dikejar untuk bertanggung jawab

Setelah Sumsel, KLHK Segel Perusahaan di Kalimantan karena Karhutla

PEMERINTAH menyegel lahan perkebunan kelapa sawit terbakar di PT Palmindo Gemilang Kencana (PT PGK) yang berlokasi di Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalteng.

Generasi (C)emas

Hari Pustakawan Indonesia 7 Juli 2025 Pustakawan sebagai Research Librarian di Era Digital

Premanisme di Mandura

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes

BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan

Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL