NEWSTICKER

Berita Terbaru Pemprov DKI Hari Ini

Per Juni, Penerimaan Pajak DKI Capai Rp13,6 Triliun
24/6/2019 13:45
Kepala BPRD Faisal Syafruddin menyebutkan penerimaan pajak per Juni itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun lalu di bulan yang sama.
Mendagri Ingatkan DPRD Segera Pilih Wagub Jakarta
22/6/2019 22:23
Tjahjo juga berharap gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menyampaikan nama-nama usulan calon wakil gubernur.
Tidak Punya Wagub, Anies tidak Bisa Dampingi Presiden
22/6/2019 22:19
Anies berharap DPRD DKI segera bersidang untuk memutuskan pendampingnya di Pemprov DKI. Dia akan menerima siapa pun yang dipilih untuk menjadi wakilnya.
HUT Jakarta, Ahok Harap Warga Jakarta Makin Bahagia
22/6/2019 22:09
Dia juga mengharapkan Kota Jakarta tidak kalah dengan kota-kota di dunia yang bersih, rapih, dan tentu saja tingkat kebahagiaan penduduk juga makin baik.
Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Langkah Mundur Anies
21/6/2019 19:00
Penerbitan IMB di Pulau D tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini belum ada peraturan daerah.
Luncurkan Hak Interpelasi, NasDem Dapat Dukungan dari Hanura
21/6/2019 18:55
Hak interpelasi digulirkan guna meminta jawaban langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan di atas pulau reklamasi.
Dinilai Warisan Belanda, Pemprov DKI Didesak Jual Saham Bir
20/6/2019 22:35
Saat telah lepas kepemilikan sepenuhnya dari PT Delta, Pemprov pun bisa lebih tegas dalam mengendalikan minol di tengah masyarakat.
Pemprov Dipastikan Dapat Lahan 20 Hektare Dari Pengembang
20/6/2019 21:05
Lahan kontribusi tersebut diberikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak dari program reklamasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2019.
Setelah IMB Diterbitkan, Pembangunan Pulau Reklamasi Dilanjutkan
20/6/2019 20:50
Jakpro bertanggung jawab terhadap lahan kontribusi dan kerja sama pengelolaan sarana serta prasarana utilitas umum.
Tidak Konsisten, Anies Berpotensi Langgar Azas Umum Pemerintahan
20/6/2019 20:40
Inkonsistensi kebijakan itu dapat dilihat dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan di atas pulau reklamasi tanpa dasar peraturan daerah yang mengatur lebih jauh.
Rayakan HUT Ke-492, DKI akan Gelar Jakarnaval dan Parade Budaya
20/6/2019 18:35
Pemerintah Provinsi DKI akan menggelar Jakarnaval pada 30 Juni 2019 pukul 15.30–22.00 WIB.
Pemprov DKI Terima Dividen Rp100 Miliar dari Bir Anker
20/6/2019 18:29
Pemprov DKI mengusulkan agar saham DLTA hanya sebesar Rp240,12 per lembar saham. Namun usulan itu ditolak pada RPUST.
Warga Ibu Kota Dapat Urus Izin di Jakarta Fair
19/6/2019 13:35
Sejumlah program Pemprov DKI dihadirkan baik untuk urusan perizinan, nonperizinan, hingga konsultasi terkait perizinan di gelaran Jakarta Fair
Anies tak akan Hukum Pihak Pengembang Pulau Reklamasi
19/6/2019 13:20
Anies mengklaim apa yang dilakukannya pada pulau reklamasi sebagai bentuk penghormatan pada tatanan hukum
Anies Pastikan Pembanguan di Pulau Reklamasi Berhenti
19/6/2019 13:10
Anies menyebut pihaknya akan memanfaatkan empat pulau yang sudah terbangun dan mencabut rencana 13 pulau dari Perda
Pemprov DKI Enggan Buat Perda Khusus Tata Ruang Reklamasi
18/6/2019 17:25
Hanya RZWP3K yang akan diajukan untuk mengatur pantai utara setelah 12 mil termasuk Pulau Seribu
Fraksi NasDem Optimistis Interpelasi Soal IMB Tercapai
18/6/2019 16:00
Syarat untuk mengajukan hak interpelasi adalah dibutuhkan 15 anggota yang menyetujui minimal dari dua fraksi di DPRD DKI Jakarta
Sekda DKI: Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Cukup Pakai Pergub
17/6/2019 21:30
Pihaknya pun mengaku akan segera merevisi Peraturan Daerah No 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Fraksi Demokrat: SKPD Harus Jelaskan Proses Terbitnya IMB
17/6/2019 17:35
Demokrat enggan kerja dua kali dan menyarankan DPRD panggil SKPD terkait pemberian IMB untuk meminta penjelasan
Terbitkan IMB, Walhi: Anies Berpihak pada Pengembang
17/6/2019 17:00
Keberpihakan Anies kepada pengembang telah terendus sejak mengumumkan kebijakan penyerahan pembangunan utilitas di Pulau D atau Pulau Maju kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).