Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam revisi soal peraturan BBNKB, tarifnya menjadi 12,5% pada penyerahan pertama dan 1% pada penyerahan kedua dan seterusnya.
Pasalnya, kondisi pendidikan di Ibu Kota relatif telah merata dan setiap sekolah memiliki fasilitas penunjang yang hampir setara.
Raperda itu diketahui memuat rencana kewajiban tambahan pengembang senilai 15% dari NJOP lahan pulau yang akan dikonversi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan rumah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membubarkan Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) serta membagi dua Dinas Peristiwa dan Kebudayaan.
Pemprov DKI telah mampu melakukan zonasi secara murni dengan kondisi pendidikan di Ibu Kota yang telah merata dan memiliki fasilitas penunjang hampir setara
Pergub DKI dengan juknisnya itu tidak sesuai dengan Permen 51 tentang PPDB
Penambahan ketentuan untuk mendelegasikan pengaturan mengenai penyelenggaraan FPSA atau ITF ke peraturan di bawah Peraturan Daerah yakni Peraturan Gubernur.
Rencana pembubaran dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
Eceng gondok menjamur, yang mati berwarna cokelat dan terlihat seperti tumpukan sampah
Kepala BPRD Faisal Syafruddin menyebutkan penerimaan pajak per Juni itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun lalu di bulan yang sama.
Tjahjo juga berharap gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menyampaikan nama-nama usulan calon wakil gubernur.
Anies berharap DPRD DKI segera bersidang untuk memutuskan pendampingnya di Pemprov DKI. Dia akan menerima siapa pun yang dipilih untuk menjadi wakilnya.
Dia juga mengharapkan Kota Jakarta tidak kalah dengan kota-kota di dunia yang bersih, rapih, dan tentu saja tingkat kebahagiaan penduduk juga makin baik.
Penerbitan IMB di Pulau D tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini belum ada peraturan daerah.
Hak interpelasi digulirkan guna meminta jawaban langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan di atas pulau reklamasi.
Saat telah lepas kepemilikan sepenuhnya dari PT Delta, Pemprov pun bisa lebih tegas dalam mengendalikan minol di tengah masyarakat.
Lahan kontribusi tersebut diberikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak dari program reklamasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2019.
Jakpro bertanggung jawab terhadap lahan kontribusi dan kerja sama pengelolaan sarana serta prasarana utilitas umum.
Inkonsistensi kebijakan itu dapat dilihat dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan di atas pulau reklamasi tanpa dasar peraturan daerah yang mengatur lebih jauh.
Pemerintah Provinsi DKI akan menggelar Jakarnaval pada 30 Juni 2019 pukul 15.30–22.00 WIB.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved