Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengkritisi besarnya nilai sisa lebih penggunaan APBD (silpa) DKI Jakarta.
Diketahui angka silpa DKI pada 2017 sebesar Rp 13,1 triliun sementara pada 2018 menurun menjadi Rp 9 triliun. Meskipun menurun tetapi Bestari menilai silpa yang terus ada dengan angka yang fantastis menjadi indikator gagalnya manajemen perencanaan anggaran DKI.
"Karena banyaknya angka silpa yang disebabkan 100% anggaran tidak bisa dieksekusi. Ini membuktikan Bappeda gagal merencanakan program," terangnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/7).
Baca juga: Inginkan Posisi Wagub Terisi, NasDem Sindir Silpa APBD DKI
Bestari menyebut banyaknya anggaran yang tidak terpakai seiring gagalnya berbagai program yang tidak terlaksana tentunya akan menghambat proses pembangunan.
Anggota Komisi D ini menegaskan semua program yang mnejadi visi dan misi gubernur haruslah direncanakan dengan baik agar bisa dieksekusi secara maksimal.
"Sehingga slogan Pak Gubernur 'Maju Kotanya Bahagia Warganya' tidak menjadi sekadar slogan tetapi bisa terwujud," terangnya.(OL-4)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved