Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GUBUK liar kembali memenuhi bantaran sungai Banjir Kanal Barat (BKB) di Jati Pulo, Jakarta Barat setelah sempat dibersihkan oleh pemerintah DKI Jakarta pada 2017.
Gubuk liar itu membentang sepanjang 1 kilometer. Gubuk liar yang dibangun dari kayu, tripleks, dan terpal tersebut mengakibatkan kawasan Jati Pulo tampak kumuh dan juga kotor.
"Lihat aja mas, bantaran sungai dijadiin gubuk. Mereka udah enggak peduli ada lahan sedikit saja, sikat (bangun gubuk)," ujar Basir, warga di Jati Pulo, Rabu (3/7).
Menurut Basir, warga yang menghuni gubuk liar itu bukan asli warga Jakarta, kebanyakan dari mereka berasa dari luar Ibu Kota. Sempat beberapa kali ditertibkan, namun tak lama gubuk-gubuk liar itu kembali berdiri.
"Kita mah enggak bisa apa-apa. Sudah ditertibkan balik lagi, ditertibkan balik lagi," ujarnya.
Dari penelusuran, hampir seluruh penghuni merupakan pemulung barang bekas. Namun beberapa di antaranya juga memiliki sepeda motor.
Menurut Basir, saat malam gubuk liar itu sering dijadikan tempat prostitusi. Beberapa di antaranya pun memiliki usaha dengan membuka warung. "Kalau malam itu banyak yang mangkal," kata dia.
Baca juga: Anies Ganti Operasi Yustisi dengan Pelayanan Administrasi
Salah seorang penghuni gubuk, Imas, 48, mengaku terpaksa mendirikan hunian untuk dapat tetap bertahan hidup di Jakarta. Ia juga tidak peduli apabila harus digusur, karena bagi dia, sangat mudah mencari lahan dan mendirikan gubuk kembali.
"Ah kita mah mudah, 2x3 meter saja bisa jadi rumah. Yang penting bisa tidur," kata perempuan yang juga seorang pemulung barang bekas ini.
Baca juga: Anies Terima Pendatang ke Jakarta Pascalebaran
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendorong Pemprov untuk melakukan pendataan terhadap warga yang datang ke Ibu Kota.
Menurut dia, Jakarta memang kota terbuka bagi siapa saja, namun yang patut digarisbawahi harus ada aturan jelas agar mereka tidak menjadi beban.
Kata dia, pendatang semestinya memiliki jaminan ketika sampai di Ibu Kota. Jaminan yang dimaksud seperti memiliki kemampuan untuk bersaing, dan jaminan tempat tinggal.
"Perlu diatur. Bukan berarti Jakarta menutup diri tapi Jakarta perlu mengatur, sehingga orang yang datang ke Jakarta bisa berkompetisi mampu menghadapi tantangan berat," kata dia. (X-15)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved