Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Jumlah pelanggar selama masa PSBB di ibu kota cukup banyak. Pekan lalu mulai Senin, 13 April hingga Minggu, 19 April 2020 tercatat jumlah pelanggaran mencapai 18.974.
Meski di awal Pemprov DKI yakin pendistribusian bansos akan berjalan lancar, faktanya di lapangan banyak ketidaksesuaian data penerima.
Pergub DKI Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB, pasal 10 ayat 2 C 9 menyebutkan, jika di sebuah perusahaan ada karyawan terkena covid-19 harus dilakukan penutupan selama 14 hari kerja.
Endra mengatakan reagen itu berguna untuk melakukan test PCR. Dalam pemeriksaan menggunakan alat PCR, selama ini dilakukan dari sample usapan rongga mulut dan rongga hidung.
"Kami sih barusan sampaikan ke Pak Wagub (Riza Patria) bahwa ditinjau lagi. Jangan langsung (tunjuk) sekolah dulu kan itu masih banyak rusun yang kosong," jelas Iman dari Gerindra.
Sejak Kamis (9/4) Pemprov DKI Jakarta telah mendistribusikan bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19. Hari ini dibagikan 92.269 paket.
Bantuan itu mencakup alat pelindung diri (APD), masker, sarung tangan hingga cairan disinfektan.
Tanpa Kepgub, tindakan koruptif bisa dilakukan seperti penggelembungan data penerima hingga harga barang pokok yang menjadi paket bansos.
Itu berdasarkan penilaian Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, yang masih mengumpulkan informasi detail penyaluran bansos.
Sebelumnya, data yang diterima RW 012 Kelurahan Sunter Jaya, terdapat 32 paket yang masuk ke pemukiman warga yang ekonominya mencukupi.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkapkan tidak keberatan jika anggaran belanja pegawai termasuk gaji dan tunjangan anggota DPRD dipotong untuk penanganan covid-19
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam menuturkan Anies Baswedan belum melaksanakan amanat Pergub 33 tahun 2020 tentang penetapan penerima bansos.
Anggaran Belanja Pegawai di APBD DKI 2020 sebesar Rp20,8 triliun. Secara persentase, anggaran itu mencapai 23,1% dari total keseluruhan APBD DKI 2020 senilai Rp89,75 triliun.
"Fasilitas layanan kesehatan sudah bekerja sama dengan perusahaan jasa pengelolahan sampah infeksius."
Dinsos DKI diminta aktif untuk memperbaiki data penerima bansos selama masa PSBB sebab banyak warga miskin dan yang rentan miskin belum mendapat bantuan
Pemprov DKI hanya melakukan penutupan sementara yang berlaku sampai status PSBB dicabut.
Di bawah DKI, ada Provinsi Jawa Barat yang mengalokasikan anggaran hingga Rp8 triliun untuk berperang melawan covid-19.
"Iya 36 itu yang positif kami evakuasi ke Wisma Atlet," kata Erizon saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (17/4).
Anggaran yang dialihkan di antaranya berasal dari anggaran PMD ke PT Jakarta Propertindo untuk Formula E sebesar Rp344 miliar.
Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta, Andono Warih menyampaikan apresiasinya atas kepedulian tersebut terhadap keselamatan petugas kebersihan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved