Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta masih bermasalah. Lurah Petamburan Setiyanto mengungkapkan sampai hari ini 4.939 warga belum menerima paket sembako.
"Belum, baru besok. Memang jadwalnya berubah-ubah. Tadinya mau diberikan tanggal 19 April, lalu dimajukan di tanggal 12, tapi akhirnya mundur lagi ke tanggal 24," jelas Setiyanto, Kamis (23/4).
Penyaluran sembako akan diberikan ke 10 RW di daerah Petamburan, Jakarta Barat. Setiyanto sendiri tidak mengetahui penyebab molornya penyaluran sembako ke wilayahnya.
"Kurang tahu alasannya apa. Saya cuma mendapatkan info jadwal saja. Itu pun jam berapa sembakonya akan sampai, belum tahu," lanjut Setiyanto.
Baca juga: Kriminalitas Naik Saat PSSB, Polda Metro Bentuk Tim Khusus
Pihaknya akan memverifikasi data penerima bansos. Kalau memang ada alamat warga yang tidak sesuai atau warga ternyata orang mampu, sembako bakal dikembalikan.
"Begitu juga dengan warga yang belum terdata, kami akan usulkan ke pemprov," tukas Setiyanto.
Sebelumnya, Dinas Sosial DKI Jakarta mengakui penyaluran bansos di wilayah Jakarta Selatan masih kerap bermasalah. Penyebabnya, antara lain karena stok tidak siap dan data yang tidak akurat.
Menurut Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sosial Jakarta Selatan, Djafar Muchlisin, penyebab molormya pendistribusian karena belum siapnya stok bahan bansos dari Pasar Jaya. (OL-14)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved