DPRD DKI Usul Bansos Keluarga Pelaku Tawuran Dicabut

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera menerapkan tindakan tegas terhadap pelaku tawuran. 

Ia menilai pendekatan humanis yang selama ini dikedepankan belum memberikan hasil signifikan dan dikhawatirkan justru menjadi bentuk pembiaran jika terus menelan korban jiwa.

“Kita masih menunggu hasil dari pendekatan humanis dalam menangani tawuran, sebagaimana yang disampaikan Bapak Gubernur tempo hari. Tapi saya berharap jangan menunggu korban atau nyawa lagi dulu,” ujar Justin dalam keterangan resminya, Selasa (20/1).

Baca juga : PSI Sarankan Pemprov Salurkan Bansos Tahap 3

Justin menegaskan bahwa masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat. Menurutnya, upaya persuasif harus berjalan beriringan dengan sanksi konkret untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku.

“Saya pribadi masih berpendapat tawuran tidak akan hilang dengan nasihat atau imbauan. Tawuran hanya bisa dikurangi secara signifikan dengan konsekuensi sanksi yang berat,” katanya.

Salah satu usulan konkret yang ia tawarkan adalah pencabutan bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran. Langkah ini diharapkan mampu memaksa keluarga untuk lebih proaktif dalam mengawasi perilaku anak-anak mereka. “Sanksi yang berat bisa berupa pencabutan bantuan sosial terhadap anggota kartu keluarga pelaku tawuran,” tegasnya.

Baca juga : DPRD Minta Penerima Bansos Kedua DKI Tepat Sasaran

Tanggung Jawab Orangtua
Selain sanksi administratif, Justin mendorong Pemprov DKI untuk mengkaji pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sanksi denda hingga kurungan bagi orangtua yang lalai. Hal ini terutama ditujukan bagi pelaku tawuran yang masih di bawah umur.

“Kalau pelaku tawuran masih anak-anak, maka orangtua yang abai menjaga pergaulan anaknya juga harus dimintai pertanggungjawaban,” imbuhnya.

Ia menilai, mengandalkan anggaran pajak rakyat untuk fasilitas umum atau patroli keamanan tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan peran aktif lingkungan terkecil, yakni keluarga.

“Masalah tawuran ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan fasilitas atau patroli. Ini juga membutuhkan partisipasi keluarga dan orangtua. Melempar seluruh tanggung jawab mendidik anak kepada pemerintah tanpa partisipasi orang tua adalah mission impossible,” cetus Justin.

Menutup pernyataannya, Justin memberikan kritik tajam terkait tata kelola keamanan di Jakarta. Ia menekankan bahwa pembangunan kota akan terasa sia-sia jika isu keamanan dasar seperti tawuran tidak kunjung tertangani dengan tuntas. “Adalah omong kosong bicara membangun Jakarta kalau mengatasi tawuran saja pemerintah tidak becus,” pungkasnya. (Far/P-2)