Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membagikan bantuan sosial (bansos) tahap 3 beriringan dengan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 3.
Meski saat ini bansos tahap dua baru selesai disalurkan, menurut Justin, bansos tahap 3 harus segera dipertimbangkan dengan matang untuk dipikirkan.
"Saya sih menyarankan tetap disalurkan karena setelah lebaran pun PSBB kan tidak langsung berakhir dan semua langsung dapat pekerjaan. Masyarakat tetap butuh bansos," kata Justin, Kamis (21/5).
Baca juga: Inkonsistensi Kebijakan Pusat Penyebab Ratusan Ribu Orang Mudik
Meskipun demikian, Justin berpendapat pemberian bansos tahap 3 juga harus melihat kemampuan anggaran Pemprov DKI.
Seperti diketahui pendapatan Pemprov DKI merosot 53%. Pemprov DKI diprediksi hanya mampu meraih pendapatan sebesar Rp47 triliun dari target Rp87,9 triliun.
Kemampuan keuangan yang rendah ini dibuktikan pada pemberian bansos tahap 2, jumlah KK yang mendapat bansos dari Pemprov DKI menurun hanya sebanyak 800 ribu Kepala Keluarga (KK). Sisanya (1,3 juta KK) dibantu oleh pemerintah pusat. Padahal di tahap pertama bansos dari Pemprov DKI diberikan untuk 1,2 juta KK.
"Ya, kita tahu sendirilah pajak kita merosot. Pemasukan pajak hampir tidak ada karena usaha-usaha tutup. Saya mengerti sekali akan hal ini, sehingga bansos tahap 3 baiknya disesuaikan dengan anggaran," tukasnya.
Solusi lainnya adalah Pemprov DKI bisa meminta dana kepada pemerintah pusat.
"Itu bila pemerintah pusat masih memungkinkan untuk memberikan," tukasnya.(OL-14)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved