DPRD Minta Penerima Bansos Kedua DKI Tepat Sasaran

DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminimalkan salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua. Pendataan penerima bantuan yang benar sangat diperlukan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Sejak kemarin (14/5), pendistribusian paket sembako sudah diberikan ke warga terdampak covid-19 yang berada di wilayah Jakarta Timur.

"Harus tepat sasaran, data akurat, dan distribusinya tetap mengedepankan protokol kesehatan," ungkap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Jakarta, Jumat (15/5).

Sementara itu, anggota DPRD lainnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Aziz juga menuturkan penyaluran bansos kedua harus menjangkau dengan benar warga penerima bansos.

Dampak covid-19 yang berimbas pada terpuruknya perekonomian warga, membuat jumlah penerima bansos bertambah. Mereka kebanyakan yang kehilangan pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya harap dengan ini bisa lebih baik dan menjangkau semua yang membutuhkan," kata Aziz.

Baca juga: Nekat Berjualan, Satpol PP Bubarkan Pedagang di Pasar Tasik

Ketua Komisi B DPRD itu juga mengungkapkan anggaran yang dimiliki Pemprov DKI mampu menyalurkan stok paket sembako ke warga. Hal ini, katanya, dalam pemberian sembako, DKI dibantu dengan Kementerian Sosial.

"Cukup (anggarannya). Dari info yang saya dapat dari Pasar Jaya, kali ini ada dua sumber (bantuan). Dari pemprov dan pemerintah pusat yang dibagi berdasarkan teritori," pungkas Aziz.

Untuk diketahui, jumlah penerima bansos tahap kedua mencapai 2,153.196 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar 1,3 juta KK paket sembako. Sisanya, 853.196 KK melalui Pemprov DKI.

Adapun isi paket sembako berupa beras 10 kilogram (kg), sarden 4 kaleng, minyak goreng 2L, kecap manis, terigu 1 kg, mie bihun, sabun mandi, dan kue kaleng. Jumlah harga paket sembako kedua sebesar Rp275 ribu. (OL-14)