Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDIP Jhonny Simanjuntak meminta agar Pemprov DKI Jakarta lebih matang dari segi persiapan dalam melaksanakan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB yang di periode kedua akan lebih panjang yakni 28 hari sejak 24 April hingga 22 Mei mendatang.
Jhonny berharap agar kesalahan-kesalahan di pelaksanaan PSBB periode pertama kembali terulang seperti berantakannya penyaluran bantuan sosial.
"Begini, untuk memperpanjang persoalan gampang. Tapi artinya gubernur harus siap dong. Seperti tadi tuh soal pendistribusian sandang dan pangan untuk orang yang mungkin tidak bisa bekerja yaknj buruh harian lepas, ojol ojek, gitu harus siap," kata Jhonny saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (23/4).
Anggota DPRD DKI Jakarta menyebut penyaluran bansos Jakarta sangat berantakan. Selain banyak yang datang terlambat dari jadwal yang ditentukan, juga banyak warga yang seharusnya menerima bansos tetapi tidak terdaftar.
Baca juga: Anies Diminta Segera Perbaiki Sistem Distribusi Bansos
Juga ada warga mampu yang justru terdaftar menjadi penerima seperti dirinya yang terdaftar menjadi penerima bansos di Kelurahan Lagua, Koja, Jakarta Utara.
"Ini kan kacau sekali. RT sama RW di sini semua tahu dan saya kenal baik dengan mereka. Kalau mereka dilibatkan untuk verifikasi kejadian ini tidak mungkin terjadi," tukasnya.
Anies pun diminta mempertimbangkan semua faktor yang ada di lapangan saat mendistribusikan bansos dan jangan hanya berlindung di balik meja. Menurutnya dalam situasi seperti ini pasti akan timbul kejadian tidak terduga.
"Jangan hanya berteori saja tapi benar-benar harus tahu di lapangan seperti apa. Libatkan RT dan RW semaksimal mungkin," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang PSBB dari 24 April - 22 Mei. Sebelumnya PSBB sudah dilakukan pada 10-23 April.
Perpanjangan PSBB dilakukan melihat pertambahan kasus covid-19 yang masih terjadi dan banyaknya ketidakpatuhan masyarakat terhadap imbauan untuk berdiam di rumah. (A-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved