Berita Terbaru Pemprov DKI Hari Ini

Hasil Sidak, 71 Perusahaan Ditutup dan 431 Diberi Peringatan

Ada 502 perusahaan yang diawasi selama sidak sejak 14 April hingga hari ini. Dari 502 perusahaan tersebut, ada 71 perusahaan yang dituup sementara.

Mendagri: Perubahan Anggaran DKI Sangat Radikal Demi Covid-19

Mendagri Tito Karnavian menuturkan Pemprov DKI adalah daerah yang paling aktif dan agresif menganggarkan dana di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dampak ekonomi imbas covid-19.

PSBB tidak Efektif karena Jakarta Sulit Menutup Akses

Beda dengan Bangka Belitung, Bali, yang mudah untuk membatasi mobilitas orang karena hanya ada udara dan laut saja tapi DKI ini dengan kawasan satelit sekitarnya hampir tidak ada batasnya.

Pemprov DKI Distribusikan 84 Ribu Paket Bansos di 22 Kelurahan

Pemprov DKI terus melanjutkan pendistribusian bantuan sosial. Harini, bansos dibagika ke warga di 22 Kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat.

Mendagri Ingatkan Jakarta tidak Punya Pasokan Pangan Sendiri

Jakarta ini tidak seperti daerah lain seperti Bandung yang bisa disuplai dari sesama Jawa Barat. Untuk itu stok pangan Jakarta harus dijaga.

Jadi Komisaris Utama BUMD Pangan, Apa Tugas Sudirman Said?

Sudirman diminta meningkatkan fungsi dan peran FSTJ sebagai stabilitator stok dan harga pangan.

Ombudsman Minta Pelanggar PSBB Dikenai Pasal Berlapis

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho meminta agar pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberikan sanksi yang berat.

Molor Dua Kali, 4.939 Warga Petamburan Belum Dapat Bansos

bansos) Pemprov DKI Jakarta masih bermasalah. Lurah Petamburan Setiyanto mengungkapkan sampai hari ini 4.939 warga belum menerima paket sembako.

Dinas Perumahan Tunggu Payung Hukum Pembebasan Biaya Sewa Rusun

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan pihaknya sudah mengusulkan kepada Gubernur DKI terkait penghapusan retribusi rusunawa

DPRD Minta Anies Gratiskan Biaya Sewa Rumah Susun

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov DKI Jakarta, Yuke Yurike untuk segera mengeluarkan kebijakan relaksasi menggratiskan biaya sewa rusun

PSBB Diperpanjang, Ombudsman: Sanksi Harus Ditegakkan

Ombdusman Perwakilan Jakarta Raya meminta pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diperpanjang, Pemprov DKI lebih tegas dalam penegakan hukum.

PSBB Jakarta Diperpanjang, PDIP Minta Persiapan Lebih Matang

Jhonny berharap agar kesalahan-kesalahan di pelaksanaan PSBB periode pertama kembali terulang seperti berantakannya penyaluran bantuan sosial.

DPRD Bakal Gelar Sidang Pleno Musrenbang Secara Daring

Sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 bakal digelar.

Anies Sebut Tempat Isolasi Harus di luar Kawasan Padat

Gubernur Anies Baswedan menyebut sudah menyiapkan tempat isolasi bagi warga yang terindikasi covid-19 dan tenaga medis yang merawat. Namun, mengapa sekolah yang ditunjuk jadi tempat isolasi?

Anies Jamin Pengendalian Banjir Tetap Jalan Selama Wabah Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan telah memiliki prosedur tetap (protap) pengendalian banjir meski saat ini sedang mewabah covid-19. Protap itu juga terus dilakukan hingga kini

Akui Penyaluran Bansos Berantakan, Anies: Kita Perbaiki

"Bansos kita berikan 1,2 juta KK. tentu saja tidak mungkin sempurna. Pastilah data yang super akurat teman-teman tahu dicari pasti ada (celahnya)," ungkap Anies,

DKI Akui Penyaluran Bansos di Jaksel Banyak Masalah

Dinas Sosial DKI Jakarta mengakui penyaluran bantuan sosial di wilayah Jakarta Selatan masih kerap bermasalah. Penyebabnya antara lain karena stok tidak siap dan data tidak akurat

​​​​​​​DKI Tambah Lab Tes Sampel Covid-19 di RSKD Duren Sawit

Menurut Endra, kapasitas hasil test sampel Covid-19 dalam sehari bisa 600 lebih. 

Banyak Perusahaan Buka Atas Izin Kemenperin, Pemprov DKI Kecewa

Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.

​​​​​​​DPRD Kritisi Kebijakan Anies, ASN Dapat Bansos

"Saya apresiasi Anies sudah ada Kepgub Penerima bansos ini. Tapi sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh, apa tepat sasaran?"

Merawat Persatuan Meneguhkan Adab Ikhtilaf

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia