Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PROGRAM bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta kerap dikritik oleh berbagai pihak, lantaran penyaluran sembako yang bermasalah atau banyak warga yang tidak terdata.
Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi PD Pasar Jaya, Edison Sembiring menuturkan bakal mengevaluasi hal tersebut.
"Kalau soal penyaluran bukan ranah kami. Tapi kami lakukan evaluasi dengan semua pihak terkait, dengan Dinsos (Dinas Sosial), pemprov juga. Supaya tahapan kedua lebih akurat," terang Edison kepada Media Indonesia, Sabtu (25/4).
Salah sasaran penerimaan bansos kerap terjadi di kelurahan-kelurahan Jakarta. Tahapan pemberian sembako masih dilakukan tiga kali lagi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Adanya evaluasi tersebut agar tidak salah sasaran lagi atau kelebihan, kekurangan. Bahkan jangan sampai ditolak RW. Kalau bicara data itu ranahnya Dinsos," jelas Edison.
Baca juga: Stok Terbatas, Pasar Jaya Akui Kewalahan Siapkan Sembako
Dalam sehari, PD Pasar Jaya bisa menyetok puluhan ribu paket sembako. Hal ini lah yang membuat pihaknya kewalahan lantaran stok yang dimiliki tidak bisa menjangkau seluruh kebutuhan sembako.
"Kami satu hari bisa mencapai 100 ribu paket pengiriman. Awalnya belum stabil memang karena stok kami kurang. Tapi sekarang sudah dan empat atau lima hari kemarin sudah bisa mengirimkan 90 ribu lebih paket sembako," jelas Edison.
Kritikan soal bansos DKI pernah dilontarkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak.
Ia menyebut data penerima bansos Pemprov DKI tidak akurat. Hal ini dibuktikan dengan terdatanya sejawat Gilbert yang terdata menerima bansos, yakni Jhonny Simanjutak.
"Data itu ngawur karena tidak melibatkan struktur pemerintahan yang sudah ada dari RT, RW, dan Kelurahan," jelas Gilbert kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4) lalu.
Tidak hanya Gilbert, Pengurus Badan Pelaksana Harian DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman menilai bantuan sosial amburadul. Banyak pendistribusian bansos dijadwal ulang karena pengemasan stok bansos terkendala. (A-2)
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved