Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta kerap dikritik oleh berbagai pihak, lantaran penyaluran sembako yang bermasalah atau banyak warga yang tidak terdata.
Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi PD Pasar Jaya, Edison Sembiring menuturkan bakal mengevaluasi hal tersebut.
"Kalau soal penyaluran bukan ranah kami. Tapi kami lakukan evaluasi dengan semua pihak terkait, dengan Dinsos (Dinas Sosial), pemprov juga. Supaya tahapan kedua lebih akurat," terang Edison kepada Media Indonesia, Sabtu (25/4).
Salah sasaran penerimaan bansos kerap terjadi di kelurahan-kelurahan Jakarta. Tahapan pemberian sembako masih dilakukan tiga kali lagi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Adanya evaluasi tersebut agar tidak salah sasaran lagi atau kelebihan, kekurangan. Bahkan jangan sampai ditolak RW. Kalau bicara data itu ranahnya Dinsos," jelas Edison.
Baca juga: Stok Terbatas, Pasar Jaya Akui Kewalahan Siapkan Sembako
Dalam sehari, PD Pasar Jaya bisa menyetok puluhan ribu paket sembako. Hal ini lah yang membuat pihaknya kewalahan lantaran stok yang dimiliki tidak bisa menjangkau seluruh kebutuhan sembako.
"Kami satu hari bisa mencapai 100 ribu paket pengiriman. Awalnya belum stabil memang karena stok kami kurang. Tapi sekarang sudah dan empat atau lima hari kemarin sudah bisa mengirimkan 90 ribu lebih paket sembako," jelas Edison.
Kritikan soal bansos DKI pernah dilontarkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak.
Ia menyebut data penerima bansos Pemprov DKI tidak akurat. Hal ini dibuktikan dengan terdatanya sejawat Gilbert yang terdata menerima bansos, yakni Jhonny Simanjutak.
"Data itu ngawur karena tidak melibatkan struktur pemerintahan yang sudah ada dari RT, RW, dan Kelurahan," jelas Gilbert kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4) lalu.
Tidak hanya Gilbert, Pengurus Badan Pelaksana Harian DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman menilai bantuan sosial amburadul. Banyak pendistribusian bansos dijadwal ulang karena pengemasan stok bansos terkendala. (A-2)
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved