Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PROGRAM bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta kerap dikritik oleh berbagai pihak, lantaran penyaluran sembako yang bermasalah atau banyak warga yang tidak terdata.
Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi PD Pasar Jaya, Edison Sembiring menuturkan bakal mengevaluasi hal tersebut.
"Kalau soal penyaluran bukan ranah kami. Tapi kami lakukan evaluasi dengan semua pihak terkait, dengan Dinsos (Dinas Sosial), pemprov juga. Supaya tahapan kedua lebih akurat," terang Edison kepada Media Indonesia, Sabtu (25/4).
Salah sasaran penerimaan bansos kerap terjadi di kelurahan-kelurahan Jakarta. Tahapan pemberian sembako masih dilakukan tiga kali lagi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Adanya evaluasi tersebut agar tidak salah sasaran lagi atau kelebihan, kekurangan. Bahkan jangan sampai ditolak RW. Kalau bicara data itu ranahnya Dinsos," jelas Edison.
Baca juga: Stok Terbatas, Pasar Jaya Akui Kewalahan Siapkan Sembako
Dalam sehari, PD Pasar Jaya bisa menyetok puluhan ribu paket sembako. Hal ini lah yang membuat pihaknya kewalahan lantaran stok yang dimiliki tidak bisa menjangkau seluruh kebutuhan sembako.
"Kami satu hari bisa mencapai 100 ribu paket pengiriman. Awalnya belum stabil memang karena stok kami kurang. Tapi sekarang sudah dan empat atau lima hari kemarin sudah bisa mengirimkan 90 ribu lebih paket sembako," jelas Edison.
Kritikan soal bansos DKI pernah dilontarkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak.
Ia menyebut data penerima bansos Pemprov DKI tidak akurat. Hal ini dibuktikan dengan terdatanya sejawat Gilbert yang terdata menerima bansos, yakni Jhonny Simanjutak.
"Data itu ngawur karena tidak melibatkan struktur pemerintahan yang sudah ada dari RT, RW, dan Kelurahan," jelas Gilbert kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4) lalu.
Tidak hanya Gilbert, Pengurus Badan Pelaksana Harian DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman menilai bantuan sosial amburadul. Banyak pendistribusian bansos dijadwal ulang karena pengemasan stok bansos terkendala. (A-2)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved