Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Dedi Supriadi menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) periode pertama belum efektif. Secara total, katanya, jumlah pasien terpapar covid-19 grafiknya belum melandai.
“Jangan sampai pengorbanan masyarakat yang menegakkan aturan itu jadi sia-sia karena kurangnya upaya pendisiplinan di lapangan," kata Dedi dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (27/4).
Menurut Dedi, Jakarta terlihat sepi penduduk hanya di jalan-jalan protokol jalan nasional dan juga daerah-daerah perkantoran, yaitu di sekitar Jalan MH Thamrin, Sudirman, dan Rasuna Said. Namun, ketika memasuki daerah-daerah perkampungan atau padat penduduk, masih terlihat kerumunan warga.
Baca juga: 8 Tunawisma Ditampung di GOR Tanah Abang
Pemprov DKI diminta meningkatkan lagi pengawasan penegakan PSBB ini dengan menurunkan aparat di lapangan terutama di daerah-daerah padat penduduk.
Namun, Dedi mengakui kurangnya jumlah personel Satpol PP di Jakarta. "Lebih-lebih bila harus memenuhi kebutuhan untuk menegakkan aturan PSBB," katanya.
Oleh karena itu, Dedi mengusulkan agar Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) yang jumlahnya cukup besar di DKI dapat dialihfungsikan sementara untuk membantu tugas-tugas Satpol PP.
Hal ini, menurutnya, agar daya jangkau Satpol PP untuk penegakan aturan PSBB ini bisa berlangsung lebih massif, lebih luas daya jangkaunya, dan juga lebih efektif untuk menegakkan aturan.
“Jumlah PJPL di Jakarta lebih dari 100 ribu. Bisa saja setiap 2 orang Satpol PP bertugas didampingi oleh 4 PJLP yang diambil dari unit lain yang saat ini aktivitasnya berkurang," pungkas Dedi. (OL-14)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Kegiatan di Ciloto itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan partai
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Target tersebut tidak muluk-muluk mengingat semua elemen terus bergerak memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 itu
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie siap berkontes di Pilgub Jawa Barat 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved