Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Dedi Supriadi menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) periode pertama belum efektif. Secara total, katanya, jumlah pasien terpapar covid-19 grafiknya belum melandai.
“Jangan sampai pengorbanan masyarakat yang menegakkan aturan itu jadi sia-sia karena kurangnya upaya pendisiplinan di lapangan," kata Dedi dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (27/4).
Menurut Dedi, Jakarta terlihat sepi penduduk hanya di jalan-jalan protokol jalan nasional dan juga daerah-daerah perkantoran, yaitu di sekitar Jalan MH Thamrin, Sudirman, dan Rasuna Said. Namun, ketika memasuki daerah-daerah perkampungan atau padat penduduk, masih terlihat kerumunan warga.
Baca juga: 8 Tunawisma Ditampung di GOR Tanah Abang
Pemprov DKI diminta meningkatkan lagi pengawasan penegakan PSBB ini dengan menurunkan aparat di lapangan terutama di daerah-daerah padat penduduk.
Namun, Dedi mengakui kurangnya jumlah personel Satpol PP di Jakarta. "Lebih-lebih bila harus memenuhi kebutuhan untuk menegakkan aturan PSBB," katanya.
Oleh karena itu, Dedi mengusulkan agar Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) yang jumlahnya cukup besar di DKI dapat dialihfungsikan sementara untuk membantu tugas-tugas Satpol PP.
Hal ini, menurutnya, agar daya jangkau Satpol PP untuk penegakan aturan PSBB ini bisa berlangsung lebih massif, lebih luas daya jangkaunya, dan juga lebih efektif untuk menegakkan aturan.
“Jumlah PJPL di Jakarta lebih dari 100 ribu. Bisa saja setiap 2 orang Satpol PP bertugas didampingi oleh 4 PJLP yang diambil dari unit lain yang saat ini aktivitasnya berkurang," pungkas Dedi. (OL-14)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved