Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Sebanyak 76 perusahaan ditutup sementara dari total 543 perusahaan yang diawasi selama inspeksi mendadak (sidak). Sidak dilakukan sejak 14 April hingga hari ini.
"Perusahaan-perusahaan itu ditutup karena masih beroperasi. Padahal perusahaan tersebut tidak bergerak di sektor yang dikecualikan dalam Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Pecegahan Covid-19 di Jakarta," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah, Jumat (24/4).
Perusahaan yang ditutup terbanyak ada di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 27 perusahaan lalu Jakarta Barat sebanyak 17 perusahaan. Selain itu, di Jakarta Utara ada 17 perusahaan, Jakarta Pusat ada 12 perusahaan, dan Jakarta Timur ada tiga perusahaan yang ditutup sementara.
Baca juga: Pasien Sembuh Covid-19 Lampaui Angka 1.000
Andri mengatakan ada 467 perusahaan diberi peringatan. "Ada 89 perusahaan yang berkegiatan usaha di bidang yang tidak dikecualikan, tapi memiliki izin Kementerian Perindustrian," ujar Andri.
Sebanyak 89 perusahaan itu diberi peringatan karena belum menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal. Lalu ada pula 378 perusahaan yang bergerak di bidang yang dikecualikan, tapi belum menerapkan protokol kesehatan. (OL-14)
Irfan menjelaskan satu lokasi yakni Pasar Kramat Jaya merupakan pembangunan baru, sementara tiga lokasi lainnya adalah pasar yang akan direvitalisasi total.
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved