Mendagri: Perubahan Anggaran DKI Sangat Radikal Demi Covid-19

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan Pemerintah Provinsi DKI adalah salah satu daerah yang paling aktif dan paling agresif menganggarkan dana di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dampak ekonomi imbas covid-19.

Hal itu ia sampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, lewat video conference.

"Perubahan anggaran di tahun ini betul-betul sudah dilaksanakan oleh Pemerintah DKI secara sangat radikal, sehingga belanja modal pun hampir semuanya ditunda atau ditiadakan dan difokuskan pada covid-19," jelas Tito di Jakarta, Kamis (23/4).

Tito mengapresiasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas keseriusan terhadap refocusing belanja-belanja anggaran yang sudah ada.

Baca juga: Anies Diminta Jangan Anti-Kritik Soal Pembangunan Jakarta

"Ini kalau kita lihat dari data, Rp10,6 triliun lebih dialokasikan untuk covid-19 ini adalah angka tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia," tutur Tito.

Sebelumnya, Plt Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengungkapkan anggaran Rp10,6 triliun untuk tiga hal, yakni penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaringan pengaman sosial.

Anggaran sebesar Rp10,6 triliun merupakan hasil alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan realokasi APBD. Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. (OL-14)