Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Dinas Sosial DKI Jakarta mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta Selatan masih kerap bermasalah. Penyebabnya antara lain karena stok tidak siap dan data yang tidak akurat.
Menurut Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sosial Jakarta Selatan, Djafar Muchlisin, masalah molormya pendistribusian karena belum siapnya stok bahan bansos dari Pasar Jaya.
Contohnya, masalah penyaluran di Kelurahan Kebon Baru yang dijadwalkan menerima paket semboko pada Rabu (21/4) lalu. Namun, ternyata bansos tak kunjung tiba.
"Waduh masih banyak (kendalanya). Ini karena persediaan barangnya belum siap dari Pasar Jaya," kata Djafar saat dihubungi, Jakarta, Rabu (22/4).
Baca juga: DPRD DKI: Protokol Kesehatan Wajib Dijalankan di Pasar
Djafar mengaku, molornya pendistribusian sembako tidak hanya di Kebon Baru saja. Kelurahan di Jaksel lainnya juga mengalami masalah yang sama. "Ada juga di Grogol Selatan, di Bintaro," ujarnya.
Selain itu, Djafar mengatakan tidak hanya soal penyaluran sembako yang bermasalah. Soal pendataan penerimaan juga tak luput. Ia berjanji akan mengevaluasi masalah itu.
Pemberian bansos dari Pemprov DKI diberikan empat tahap. Masih ada tiga tahapan lagi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Rata-rata semua bermasalah dengan data. Iya bakal verifikasi data ulang. Ini sering terjadi. Bukan hanya di Kebon Baru yang telat. Yang lain juga ada yang telat juga," pungkas Djafar. (OL-14)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved