Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta pemda segera melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada).
KEBAKARAN yang terjadi TPA Rawa Kucing, Tangerang, pada Jumat (20/10) lalu perlu menjadi perhatian dari setiap pemerintah pusat maupun daerah
Gelaran ini membuat kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam bidang batik dan fesyen di sekitar Danau Toba akan bisa berkembang.
penerapan aplikasi Puja Indah merupakan ikhtiar bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
AOE 2024 merupakan wadah yang tepat untuk melanjutkan pemulihan ekonomi daerah di berbagai sektor terutama perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi.
Pemkab Pulau Taliabu menunjuk sejumlah tokoh berpengaruh, dari kalangan anggota DPRD, Ketua Fraksi DPRD, Pemkab Pulau Taliabu, dan camat, untuk menjadi bapak asuh anak stunting.
PT Air Mas Perkasa sebagai penyedia produk IT di ekatalog, memberikan seminar edukasi dan update produk IT terbaru di Cirebon.
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III/2023 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dilaksanakan di Desa Gunung Gajah, Bayat, Klaten.
Di antara indikator utama yang dimaksudkannya adalah partisipasi publik dan respons kepada publik ketika ada berbagai macam keluhan
KEHADIRAN Andap Budhi Revianto sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya membawa angin segar. Mantan Kapolda Sultra itu dinilai mampu melakukan penataan birokrasi
"Kategori-kategori yang masuk dalam apresiasi ini sangat berhubungan dengan apa yang kami evaluasi dan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Tito
Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru mengatakan ternyata banyak ditemukan kota-kota besar, kabupaten besar yang tidak banyak SLB.
Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang bersih, efektif, dan transparan.
Pemerintah daerah harus menjadikan pendidikan sebagai titik tolak untuk memajukan daerah.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan tujuan pengukuran ITKPD, yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi daerah secara keseluruhan
"IKKD ini akan efektif pada 2025, oleh karena di 2024 ini adalah tahun politik, sesuai arah pimpinan bahwa dalam memublikasikan IKKD di tahun-tahun politik ini sangatlah sensitif."
"masalah-masalah seperti ini harus diberikan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena pemda selalu mengeluh soal terlambatnya pedoman-pedoman atau petunjuk-petunjuk teknis,"
Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan masih ada kendala dalam program sertifikat aset di daerah seperti pencarian letak aset, luas bidang tanah, dan batas tanah.
"Sebenarnya setiap daerah sudah dilatih oleh Badan Pangan Nasional untuk membuat kalender sistem kewaspadaan dini pangan dan gizi."
realisasi anggaran BSKDN menempati posisi ketiga dari sebelas komponen Kemendagri dengan capaian 60,6 persen dari total anggaran sebesar Rp53 miliar
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved