Tingkatkan Pelayanan Publik, 22 Pemda Teken MoU dengan BSDKN Kemendagri Terapkan Puja Indah

SEBANYAK 22 pemerintah daerah (Pemda) meliputi kabupaten dan kota menegaskan komitmennya dalam menerapkan aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). 

Langkah itu diwujudkan melalui penandatanganan komitmen 22 kepala daerah dengan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSDKN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo di Jakarta, Rabu (4/10).

Adapun daerah itu yakni Kota Bima, Kendari, Palopo, Sungai Penuh, dan Lhokseumawe. Selain itu daerah lainnya yaitu Kabupaten Lebong, Buton Tengah, Kolaka Timur, Konawe Utara, Belitung, Magetan, Maluku Barat Daya, Buton Utara, Berau, Belitung Timur, Kepulauan Selayar, Mamuju Tengah, Merauke, Tenggamus, Sambas, Bengkulu Tengah, dan Gowa.

Baca juga : Kemendagri Pastikan Sengketa Tanah Diselesaikan Bersama Antara Pemerintah Pusat dan Pemda

Yusharto menjelaskan, penerapan aplikasi Puja Indah merupakan ikhtiar bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan jajaran pemerintah agar terus meningkatkan inovasi dan tidak alergi dengan perubahan. 

Di samping itu, penerapan inovasi dan teknologi juga menjadi kunci dalam menghadapi pesatnya kemajuan zaman.

Baca juga : Kemendagri Gelar Pelatihan Program Penguatan Desa di Papua

“Kemendagri sejak terbitnya berbagai regulasi yang mendukung penerapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, aktif untuk mendorong pemerintah daerah dalam membudayakan inovasi. Dan di antara inovasi itu adalah inovasi digital,” ujar Yusharto.

Potensi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik di Indonesia saat ini dinilai sangat besar. Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia tahun 2023 telah mencapai 78,19 persen. 

Dari sisi penggunaan internet, akses layanan publik dianggap penting setelah akses penggunaan sosial media, berita, dan bekerja/bersekolah dari rumah. Potensi tersebut, jelas Yusharto, perlu dimanfaatkan baik oleh Pemda untuk memudahkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari KemenPAN-RB, Indeks SPBE Nasional diketahui terus mengalami peningkatan. Pada 2018 lalu capaiannya berada pada 1,98 dan kini meningkat pesat di angka 2,34 dengan skala 1-5 pada tahun 2022. 

Meningkatnya angka tersebut, terang Yusharto, menandakan suksesnya upaya pemerintah dalam mendorong suksesnya tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik guna menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

“Aplikasi Puja Indah merupakan bentuk diseminasi inovasi daerah yang dikembangkan dari praktik baik inovasi daerah dalam bentuk aplikasi layanan pemerintahan berbagi pakai dan berbasis data input. Puja Indah diperuntukan untuk daerah yang berupaya memperbaiki penerapan SPBE baik dari sisi anggaran maupun teknologi untuk memberikan layanan publik secara digital kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Aferi S. Fudail menjelaskan, saat ini Puja Indah telah memiliki 15 layanan. 

Adapun layanan itu terbagi atas 12 layanan pemerintahan yang meliputi layanan trantibumlinmas, pariwisata, pekerjaan umum, perhubungan, sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, aspirasi, ketenagakerjaan, komoditas, dan perizinan. Sementara itu, 3 layanan tematik Puja Indah terdiri dari layanan e-Bumdes, validasi data kemiskinan, dan layanan pendapatan daerah. 

“Ke depan kita berharap dengan kepemimpinan Bapak Kaban jumlah layanan ini akan terus kita tingkatkan sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada daerah di era desentralisasi seperti saat ini,” pungkasnya. (Z-5)