Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Air Mas Perkasa sebagai penyedia produk IT di e-katalog, memberikan seminar edukasi dan update produk IT terbaru di Cirebon. Kegiatan ini adalah para PP (Pejabat Pengadaan) dan PPK (Pejabat Pembuat Keputusan) pengadaan barang dan jasa Pemerinta untuk saling berdiskusi.
“Pada kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih pada Airmas karena telah memberikan ruang untuk kita berdiskusi dan pada acara hari ini juga dihadiri oleh Bapak Yulianto selaku Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, beliau adalah orang yang membereskan dan merumuskan terkait pasar digital yang saat ini cenderung sudah hampir dilakukan setiap hari khususnya belanja online.“ ungkap Sekda Cirebon Agus Mulyadi, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (22/9).
Baca juga: Pemprov Jambi Percepat Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Digital
Perkembangan pasar digital yang semakin pesat saat ini, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Salah satu contohnya dengan mengalihkan sistem pengadaan barang dan jasa dari manual/tender ke digital yang dinamakan sistem ekatalog.
“Ekatalog ini adalah metode paling praktis dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang bisa langsung dilakukan oleh perangkat daerah,” kata dia.
Baca juga: BI Catat Transaksi Ekonomi dan Keuangan Digital Meningkat Cukup Kuat
Tak hanya itu dalam kegiatan ini juga membahas peraturan terkait diterbitkanya peraturan terhadap penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana produk tersebut yang sedang digalangkan pemerintah dan mewujudkan instruksi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang Lokmat reformasi birokrasi tahun 2020-2024.
Direktur Pasar Digital Pengadaan Yulianto Prihhandoyo mengatakan, pemerintah terus meningkatkan dan lebih mengoptimalkan untuk penggunaan produk dalam negeri. Terutama yang dilakukan pada instansi, lembaga, Kementrian dan Pemerintah Daerah baik bersumber dari APBN atau APBD. Upaya strategis ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi nasional dan menudukung daya saing produk dalam negeri
“Saya berterima kasih kepada Airmas, karena acara seperti ini pastinya berkontribusi dan berdampak kepada perbaikan belanja pemerintah daerah, termasuk mendukung proses belanja purchasing katalog elektronik,” kata dia.
Acara ini dihadiri 208 peserta dari seluruh instansi pengadaan barang dan jasa yang berada di kota dan kabupaten Cirebon. Airmas berharap dengan adanya sosialisasi ini, para PP dan PPK menjadi tau perkembangan produk – produk IT untuk kebutuhan daerahnya secara maksimal. Adapun produk yang dipresentasikan dalam acara ini adalah, Server, PC Notebook, Printer, UPS, Software, Scanner dan Audio visual (Interaktif tv panel) dan perkakas. (Z-10)
Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui program Si-Muli (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli).
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui BUMD PT Habaring Hurung Sampit-Kalteng resmi menjalin kolaborasi strategis dalam memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggandeng pelaku UKM lokal.
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang sangat emosional saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026).
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved