Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PT Air Mas Perkasa sebagai penyedia produk IT di e-katalog, memberikan seminar edukasi dan update produk IT terbaru di Cirebon. Kegiatan ini adalah para PP (Pejabat Pengadaan) dan PPK (Pejabat Pembuat Keputusan) pengadaan barang dan jasa Pemerinta untuk saling berdiskusi.
“Pada kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih pada Airmas karena telah memberikan ruang untuk kita berdiskusi dan pada acara hari ini juga dihadiri oleh Bapak Yulianto selaku Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, beliau adalah orang yang membereskan dan merumuskan terkait pasar digital yang saat ini cenderung sudah hampir dilakukan setiap hari khususnya belanja online.“ ungkap Sekda Cirebon Agus Mulyadi, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (22/9).
Baca juga: Pemprov Jambi Percepat Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Digital
Perkembangan pasar digital yang semakin pesat saat ini, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Salah satu contohnya dengan mengalihkan sistem pengadaan barang dan jasa dari manual/tender ke digital yang dinamakan sistem ekatalog.
“Ekatalog ini adalah metode paling praktis dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang bisa langsung dilakukan oleh perangkat daerah,” kata dia.
Baca juga: BI Catat Transaksi Ekonomi dan Keuangan Digital Meningkat Cukup Kuat
Tak hanya itu dalam kegiatan ini juga membahas peraturan terkait diterbitkanya peraturan terhadap penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana produk tersebut yang sedang digalangkan pemerintah dan mewujudkan instruksi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang Lokmat reformasi birokrasi tahun 2020-2024.
Direktur Pasar Digital Pengadaan Yulianto Prihhandoyo mengatakan, pemerintah terus meningkatkan dan lebih mengoptimalkan untuk penggunaan produk dalam negeri. Terutama yang dilakukan pada instansi, lembaga, Kementrian dan Pemerintah Daerah baik bersumber dari APBN atau APBD. Upaya strategis ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi nasional dan menudukung daya saing produk dalam negeri
“Saya berterima kasih kepada Airmas, karena acara seperti ini pastinya berkontribusi dan berdampak kepada perbaikan belanja pemerintah daerah, termasuk mendukung proses belanja purchasing katalog elektronik,” kata dia.
Acara ini dihadiri 208 peserta dari seluruh instansi pengadaan barang dan jasa yang berada di kota dan kabupaten Cirebon. Airmas berharap dengan adanya sosialisasi ini, para PP dan PPK menjadi tau perkembangan produk – produk IT untuk kebutuhan daerahnya secara maksimal. Adapun produk yang dipresentasikan dalam acara ini adalah, Server, PC Notebook, Printer, UPS, Software, Scanner dan Audio visual (Interaktif tv panel) dan perkakas. (Z-10)
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Kerja sama Kemenkop dan LKPP untuk memastikan produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.
KPK membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Sleman terus menunjukkan komitmen dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa serta penguatan ekonomi lokal
Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah.
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Ia menilai aturan ini berpotensi menurunkan permintaan rokok, yang pada akhirnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan pada Rabu (30/4) di kantor Bupati Purworejo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved