Pemprov Jambi Percepat Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Digital

PEMERINTAH Provinsi Jambi meningkatkan percepatan realisasi belanja barang dan jasa secara digital. Terkait hal ini diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, serta akuntabel. 

Percepatan belanja daerah secara digital dimulai dengan silaturahmi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang terlaksana belum lama ini. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, percapatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam dasar Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta aturan-aturan lainnya yang berlaku terkait penggunaan Toko Daring.  

Baca juga: Pengadaan Barang dan Jasa Ikut Tren E-katalog

“Maka, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, serta akuntabel. Tentunya, koordinasi ini perlu dilakukan untuk memastikan peningkatan realisasi pengadaan digital di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi,” kata Sudirman dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (22/9).
 
Menurut dia, pengadaan barang dan jasa melalui toko daring dapat mengakomodir transaksi jual-beli dengan mengutamakan produk-produk lokal yang diproduksi, terutama oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). 

Baca juga: Pemprov Bali Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan

“Melalui Toko Daring, kita harus mendorong para pelaku UMK untuk bergabung ke platform digital, sehingga ikut berperan aktif dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah,” kata dia. 

Saat ini, banyak produk dengan berbagai jenis pilihan yang tersedia di platform Mbizmarket. Sehingga hal tersebut mempermudah pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, mempercepat realisasi belanja dan sekaligus dapat mencegah korupsi di sektor pengadaan barang/jasa.
 
Sekda Provinsi Jambi itu juga memberikan penghargaan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berprestasi di Provinsi Jambi. Berikut penerima penghargaan dengan kategori Dinas dengan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Terbaik Tahun 2023: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Penerima penghargaan dengan kategori Biro dengan Kinerja Pengadaan Barang/jasa Terbaik Tahun 2023: Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jambi
 
Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Provinsi Jambi menambahkan, saat ini Provinsi Jambi berada di Peringkat ke enam di Toko Daring LKPP. Hal ini di luar target kami sebelumnya. 

“Ke depannya kami akan terus mendorong para OPD untuk bertransaksi pengadaan barang/ jasa Pemerintah melalui Toko Daring, yaitu di salah satu mitra Toko Daring, yaitu Mbizmarket yang aktif saat ini di Provinsi Jambi, dan juga untuk merealisasikan peningkatan pengadaan digital pemerintah” tutur Sandhi Ardiansyah.
 
Salah satu mitra Toko Daring, yaitu Mbizmarket telah hadir sebagai marketplace yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sejak awal tahun 2022. Mbizmarket berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan, sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, Mbizmarket terus menghadirkan fitur layanan terbaru. Salah satunya adalah mengedepankan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu upaya mensukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI). 

Selain itu, kini pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi juga tidak lagi perlu repot-lapor-setor pajak, dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58) di mana Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu).

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi” tegas
 
Kegiatan silaturahmi antar OPD dengan Sekertaris Daerah Provinsi Jambi tersebut menghasilkan komitmen untuk mendorong OPD Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi melakukan transaksi pengadaan barang/jasa melalui mitra resmi Toko Daring LKPP. (Z-10)