Pemprov Bali Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan

Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengadaan barang dan jasa lebih transparan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang bersih, efektif, dan transparan.

Sekretaris Daerah Provinisi Bali Dewa Made Indra menyampaikan, untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, kredibel dan akuntabel dibutuhkan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pengadaan. Mulai dari proses perencanaan pengadaan langsung, tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.

“Meski tingkat kematangan dari unit kerja pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) di Provinsi Bali telah berada di tingkat tiga, dengan indikator penilaian yang cukup tinggi, Pemerintah Provinsi Bali masih terus mendorong  dan memaksimalkan upaya pengadaan barang/jasa secara profesional dan berintegritas. Pengadaan barang/jasa melalui mitra Toko Daring Mbizmarket, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin transparansi, mengingat rekam jejak pembelanjaan secara daring memiliki tingkat efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi” jelas Dewa Made Indra dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (22/8).

Baca juga: Penerapan e-Purchasing Barang dan Jasa Kabupaten Jepara Diapresiasi LKPP

Pada acara Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali juga memberikan penghargaan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Bali yang berprestasi. 

Perangkat Daerah dengan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Terbaik Tahun Anggaran 2023 yakni Sekretariat DPRD Provinsi Bali, BKPSDM Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Badan Penghubung Provinsi Bali, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Penerima penghargaan dengan kategori UKPBJ dengan Level Kematangan Program Mentoring dan Sistering Tahun Anggaran 2022-2023 yakni UKPBJ Kabupaten Klungkung, UKPBJ Kabupaten Buleleng, dan UKPBJ Kabupaten Gianyar. Sedangkan penghargaan dengan kategori Transaksi Toko Daring adalah; Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Klungkung.

Baca juga: LKPP Jadikan Provinsi Jateng Percontohan Konsolidasi Pengadaan Barang
 
CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menyampaikan, Mbizmarket sebagai marketplace mitra Toko Daring LKPP yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2020 berkomitmen untuk terus mendukung dalam mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, kami terus menghadirkan fitur layanan terbaru, salah satunya adalah digitalisasi pembayaran di platform Mbizmarket yang telah terhubung dengan BPD Bali. Selain itu, kini pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali juga tidak lagi perlu repot-lapor-setor pajak. Dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58), Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu). 

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dengan mengikuti dan mengakomodasi tuntutan perubahan yang terjadi, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan terkini, dan bermanfaat bagi kita semua” ungkap Ryn

Rakor yang diselenggarakan ini menghasilkan beberapa rekomendasi diataranya mendorong Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali dalam proses pengadaan barang/jasa untuk menguatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasaan termasuk melakukan paket konsolidasi sebagai strategi PBJ. Ini juga mendorong belanja barang/jasa dengan nilai maksimum hingga Rp200 juta melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP. (Z-10)