Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam percepatan transformasi digital bidang pengadaan barang dan jasa (e-purchasing). Pengadaan digital di Jepara dilakukan melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP.
Pemerintah Kabupaten Jepara bekerja sama dengan marketplace Mbizmarket mitra Toko Daring LKPP karena platform ini dinilai dapat mengadopsi proses bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu transaksi pembayaran atas pembelian barang dan jasa di marketplace mitra Toko Daring LKPP tersebut dapat dilakukan secara online, dan terhubung langsung dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, serta terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia.
Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan Toko Daring LKPP untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah.
Baca juga: LKPP Jadikan Provinsi Jateng Percontohan Konsolidasi Pengadaan Barang
“Kami menyampaikan apresiasi kepada 80.000 lebih pelaku usaha mikro kecil sebagai penyedia barang dan jasa lokal di Jepara yang mampu mengikuti perubahan sistem belanja secara elektronik. Melalui kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jepara agar melakukan belanja pengadaan di Toko Daring,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (18/7).
Menurut dia, pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan potensi penyedia lokal di Jepara. Agar Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) kita dapat dibelanjakan melalui penyedia lokal, sehingga perputaran ekonomi dapat terjadi dan berjalan dengan baik.
Baca juga: Manfaatkan Toko Daring LKPP, DIY Catatatkan Peningkatan Transaksi Hingga 400%
“Selain itu kita juga harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri seoptimal mungkin. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada Mbizmarket atas pelayanan yang diberikan dalam proses belanja di Toko Daring. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin baik antara Kabupaten Jepara dan Mbizmarket dapat menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang” ujar Edy.
Pada dialog bersama Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, di Pendopo Kabupaten Jepara, Bupati Jepara bersama Kepala LKPP RI memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jepara dengan nilai transaksi belanja di Toko Daring tertinggi selama 2022 hingga Juli 2023. Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah RSUD Kartini dengan nilai transaksi hampir Rp10 milyar, dan Sekretariat Daerah dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp5 milyar. Sementara itu, Organisasi Perangkat Daerah yang menerima penghargaan dengan jumlah transaksi terbanyak selama tahun 2022 dan hingga Juli 2023 adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sebanyak masing-masing sebanyak lebih dari 2.000 lebih paket. Pada kesempatan yang sama Kepala LKPP RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara atas capaian transaksi di Toko Daring tertinggi se-Indonesia sejak 2022 hingga Juli 2023.
Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi menyampaikan, toko daring merupakan bagian dari sistem pengadaan digital yang dikembangkan oleh LKPP. Pemerintah daerah diharapkan mampu memilih dan berkolaborasi dengan mitra Toko Daring LKPP yang dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah.
“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai kabupaten dengan nilai transaksi di Toko Daring tertinggi se-Indonesia selama tahun 2022 hingga Juli 2023” ucap Hendrar.
Chief Executive Officer & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan Mbizmarket berkomitmen untuk menyokong pertumbuhan UMK di Jepara melalui berbagai program, salah satunya adalah dengan memberikan bimbingan teknis penggunaan platform Toko Daring. Cara mengemas dan menayangkan produk agar menarik pembeli di marketplace juga akan diajarkan pada UMK di Jepara.
Dengan menggandeng rekanan strategis, Mbizmarketdi bidang keuangan membuka akses pinjaman modal untuk membantu pelaku UMK yang mengalami keterbatasan permodalan.
“Kami bersyukur dan sangat senang, Pemerintah Kabupaten Jepara mendapat penghargaan dari LKPP RI sebagai pemerintah daerah tingkat kabupaten dengan nilai transaksi terbesar di Toko Daring selama kurun waktu 2022 hingga Juli 2023. Kami berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Jepara terkait percepatan transformasi pengadaan digital” kata Ryn.
Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk meningkatkan nilai transaksi pengadaan langsung barang/ pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya secara bertahap, yang bernilai paling banyak Rp 200 juta, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Dengan upaya ini diharapkan Kabupaten Jepara dapat lebih memaksimalkan pengadaan barang dan jasa yang menyasar ke produk-produk UMK lokal di Jepara.
Kepala Bagian PBJ Kabupaten Jepara Hassanudin Hermawan menyampaikan, kebijakan yang dijalankan oleh Kabupaten Jepara dalam rangka memaksimalkan belanja pengadaan di Toko Daring, adalah dengan mengkonsolidasi atau memusatkan semua proses pengadaan oleh pejabat pengadaan di bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ).
“Kami juga mengupayakan untuk selalu memberikan arahan kepada penyedia-penyedia lokal di Jepara untuk bergabung ke Toko Daring, dan mendaftar di aplikasi Mbizmarket, sehingga pejabat pengadaan di berbagai OPD di Jepara dapat memilih dan membeli produk yang ditayangkan”, ujar dia.
Praktik baik yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jepara terkait transformasi pengadaan digital, diharapkan dapat direplikasi oleh kota dan kabupaten lainnya sekitar di Jawa Tengah, bahkan oleh seluruh pemerintah daerah lainnya di tanah air. (Z-10)
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui BUMD PT Habaring Hurung Sampit-Kalteng resmi menjalin kolaborasi strategis dalam memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggandeng pelaku UKM lokal.
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Kerja sama Kemenkop dan LKPP untuk memastikan produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.
KPK membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Shopee 10 tahun dorong UMKM, brand lokal, dan kreator tumbuh digital
Menko Airlangga menegaskan bahwa sektor digital kini berkedudukan sebagai mesin ketiga (third engine) pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meski pembayaran nontunai kian dominan, pelaku industri menilai ketersediaan uang tunai tetap menjadi elemen penting.
Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kerap diukur lewat valuasi dan pendanaan, MDI Ventures menghadirkan perspektif berbeda.
Pemerintah tengah bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), gelombang pendataan nasional yang menjadi fondasi penting dalam membaca denyut ekonomi Indonesia
Kebutuhan masyarakat terhadap akses internet kini setara dengan kebutuhan pokok, namun kenyataannya layanan tersebut masih belum dapat dinikmati secara merata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved