Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEHADIRAN Andap Budhi Revianto sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya membawa angin segar. Mantan Kapolda Sultra itu dinilai mampu melakukan penataan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Seperti yang disampaikan oleh Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo. Menurutnya, berdasarkan histori kepemimpinan Andap Budhi Revianto selama menjabat Kapolda Sultra tahun 2016–2018 kemudian menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tidak memiliki catatan buruk.
Sehingga kata dia, potensi untuk menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance tentunya akan mudah dilakukan olehnya.
Baca juga: Gubernur Sultra Ali Mazi Resmikan 3 Mega Proyek di Kendari
“Beliau memiliki histori kepemimpinan yang baik, sehingga tidak mustahil untuk menciptakan good governance, clean governance dan just governance di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra," kata Hendro, Rabu (13/9), melalui keterangan tertulisnya.
Hendro, menjelaskan good governance atau pemerintahan yang baik merupakan konsep yang mengacu pada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Baca juga: Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Harus Transparan
Sedangkan clean government atau pemerintahan yang bersih merupakan konsep pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis serta terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Untuk mewujudkan good governance dan clean goverment ini, beliau (Pj. Gubernur) memang harus melakukan penataan birokrasi. Dan kami melihat itu yang sedang dilakukan oleh beliau saat ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Hendro menyentil adanya pelantikan beberapa pejabat yang dilakukan oleh Ali Mazi menjelang hari berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra.
“Itu juga harus dibersihkan, infonya ada yang dilantik sebagai Kadis tetapi tidak melewati proses assessment, itu kan kacau namanya," ungkap Hendro mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta.
Oleh karena itu, Hendro Nilopo berharap dengan hadirnya bapak Andap Budhi Revianto sebagai Pj. Gubernur Sultra dapat membenahi sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh Ali Mazi selama ini.
“Menurut kami di masa kepemimpinan Ali Mazi, banyak meninggalkan kekacauan, mulai dari kebijakan yang tidak pro rakyat, praktik korupsi dan nepotisme merajalela dan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran," tandasnya. (Z-7)
PASANGAN calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR)-Hugua mengajak warga untuk memilih pemimpin yang mementingkan kesejahteraan masyarakat
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
"Kedua orang tersebut diduga sebagai pemberi suap sebesar 13% dari nilai kontrak pada oknum pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengadaan alat pemeriksa covid-19,"
Billy Mambrasar bertemu dengan mahasiswa Papua di Kendari yang bertujuan mendorong para mahasiswa Papua lebih semangat menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas.
Kepala negara ingin memastikan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota turut aktif dalam penanganan covid-19.
Pratikno menyampaikan informasi itu saat bertemu dengan Panitia HPN 2022 dan Pengurus PWI Pusat secara virtual, Selasa (1/2).
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana AS, MM, mengaku bangga atas prestasi yang diraih skuad Garuda Muda.
Belum disebutkan tipe Jeep yang akan dibeli. Namun, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran pembelian Jeep untuk Pj Gubernur DKI dan Ketua DPRD sebesar Rp2,37 miliar per unit mobil.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar Satpol PP dan Satlinmas bisa siaga mengamankan proses Pemilu 2024.
PWKB melayangkan surat keberatan administratif atas tindakan PT Jakarta Propertindo dan Pj Gubernur DKI Jakarta, yang tidak penuhi hak mereka mendapatkan hunian.
Pj Gubernur mengajak perusahaan-perusahaan di Jakarta yang mempunyai utilitas kabel baik udara maupun bawah tanah untuk berdiskusi terkait penataan kota Jakarta.
Sebagai bangunan tua dan jarang digunakan, rumah dinas tetap memerlukan perawatan rutin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved