Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEHADIRAN Andap Budhi Revianto sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya membawa angin segar. Mantan Kapolda Sultra itu dinilai mampu melakukan penataan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Seperti yang disampaikan oleh Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo. Menurutnya, berdasarkan histori kepemimpinan Andap Budhi Revianto selama menjabat Kapolda Sultra tahun 2016–2018 kemudian menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tidak memiliki catatan buruk.
Sehingga kata dia, potensi untuk menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance tentunya akan mudah dilakukan olehnya.
Baca juga: Gubernur Sultra Ali Mazi Resmikan 3 Mega Proyek di Kendari
“Beliau memiliki histori kepemimpinan yang baik, sehingga tidak mustahil untuk menciptakan good governance, clean governance dan just governance di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra," kata Hendro, Rabu (13/9), melalui keterangan tertulisnya.
Hendro, menjelaskan good governance atau pemerintahan yang baik merupakan konsep yang mengacu pada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Baca juga: Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Harus Transparan
Sedangkan clean government atau pemerintahan yang bersih merupakan konsep pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis serta terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Untuk mewujudkan good governance dan clean goverment ini, beliau (Pj. Gubernur) memang harus melakukan penataan birokrasi. Dan kami melihat itu yang sedang dilakukan oleh beliau saat ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Hendro menyentil adanya pelantikan beberapa pejabat yang dilakukan oleh Ali Mazi menjelang hari berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra.
“Itu juga harus dibersihkan, infonya ada yang dilantik sebagai Kadis tetapi tidak melewati proses assessment, itu kan kacau namanya," ungkap Hendro mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta.
Oleh karena itu, Hendro Nilopo berharap dengan hadirnya bapak Andap Budhi Revianto sebagai Pj. Gubernur Sultra dapat membenahi sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh Ali Mazi selama ini.
“Menurut kami di masa kepemimpinan Ali Mazi, banyak meninggalkan kekacauan, mulai dari kebijakan yang tidak pro rakyat, praktik korupsi dan nepotisme merajalela dan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran," tandasnya. (Z-7)
GUNA menjaga keutuhan adat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan tradisional, Kerajaan Moronene Keuwia-Rumbia menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pada Rabu (11/6).
PT BRI (Persero) Tbk terus memperkuat inklusi keuangan dengan memperluas jaringan AgenBRILink hingga ke desa terpencil.
AKTIVITAS pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara telah menjadi salah satu motor utama pembangunan ekonomi daerah.
EKONOM dari The Reform Initiative, Wildan Syafitri, menyoroti ketimpangan gaji atau upah tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di wilayah industri hilirisasi mineral.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menetapkan status siaga darurat bencana menyusul meningkatnya dampak bencana di berbagai daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) segera menetapkan status siaga bencana setelah Kabupaten Kolaka Timur dan Kota Kendari lebih dulu mengumumkan status siaga.
Pemprov DKI akan mengenakan sanksi disiplin terhadap personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ketahuan sering dan sengaja bermain judi online.
Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden usai merangkap menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 2022.
Delapan partai politik anggota KIM Plus sepakat untuk tidak lagi mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.
Tiga nama yang paling banyak diusulkan menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta yakni Teguh Setyabudi dengan 8 suara fraksi, Tomsi Tohir 7 suara dan Akmal Malik dengan 7 suara.
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan untuk mengajukan usulan nama-nama calon Penjabat Gubernur DKI
Ada enam program yang harus berlanjut untuk mengatasi permasalahan di Jakarta di antaranya banjir, kemacetan hingga polusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved