Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEHADIRAN Andap Budhi Revianto sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya membawa angin segar. Mantan Kapolda Sultra itu dinilai mampu melakukan penataan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Seperti yang disampaikan oleh Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo. Menurutnya, berdasarkan histori kepemimpinan Andap Budhi Revianto selama menjabat Kapolda Sultra tahun 2016–2018 kemudian menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tidak memiliki catatan buruk.
Sehingga kata dia, potensi untuk menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance tentunya akan mudah dilakukan olehnya.
Baca juga: Gubernur Sultra Ali Mazi Resmikan 3 Mega Proyek di Kendari
“Beliau memiliki histori kepemimpinan yang baik, sehingga tidak mustahil untuk menciptakan good governance, clean governance dan just governance di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra," kata Hendro, Rabu (13/9), melalui keterangan tertulisnya.
Hendro, menjelaskan good governance atau pemerintahan yang baik merupakan konsep yang mengacu pada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Baca juga: Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Harus Transparan
Sedangkan clean government atau pemerintahan yang bersih merupakan konsep pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis serta terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Untuk mewujudkan good governance dan clean goverment ini, beliau (Pj. Gubernur) memang harus melakukan penataan birokrasi. Dan kami melihat itu yang sedang dilakukan oleh beliau saat ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Hendro menyentil adanya pelantikan beberapa pejabat yang dilakukan oleh Ali Mazi menjelang hari berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra.
“Itu juga harus dibersihkan, infonya ada yang dilantik sebagai Kadis tetapi tidak melewati proses assessment, itu kan kacau namanya," ungkap Hendro mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta.
Oleh karena itu, Hendro Nilopo berharap dengan hadirnya bapak Andap Budhi Revianto sebagai Pj. Gubernur Sultra dapat membenahi sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh Ali Mazi selama ini.
“Menurut kami di masa kepemimpinan Ali Mazi, banyak meninggalkan kekacauan, mulai dari kebijakan yang tidak pro rakyat, praktik korupsi dan nepotisme merajalela dan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran," tandasnya. (Z-7)
Serangkaian temuan penting terkait praktik pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara menjadi sorotan utama.
Kawasan Indonesia Timur, termasuk Cekungan Manui, memiliki banyak cekungan sedimen dengan potensi sistem petroleum aktif dan akumulasi hidrokarbon yang signifikan.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tenggara bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar Bale Properti Expo 2025 di Kendari, Kamis (18/9).
SDN 1 Porara di Desa Morosi kini memiliki 16 ruang kelas, 22 guru, serta 500 murid, dengan 107 siswa baru tercatat pada tahun ajaran 2025.
Ifishdeco sepenuhnya mendukung visi Gubernur Sulawesi Tenggara yang ingin mendorong kemandirian daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
GUNA menjaga keutuhan adat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan tradisional, Kerajaan Moronene Keuwia-Rumbia menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pada Rabu (11/6).
Pemprov DKI akan mengenakan sanksi disiplin terhadap personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ketahuan sering dan sengaja bermain judi online.
Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden usai merangkap menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 2022.
Delapan partai politik anggota KIM Plus sepakat untuk tidak lagi mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.
Tiga nama yang paling banyak diusulkan menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta yakni Teguh Setyabudi dengan 8 suara fraksi, Tomsi Tohir 7 suara dan Akmal Malik dengan 7 suara.
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan untuk mengajukan usulan nama-nama calon Penjabat Gubernur DKI
Ada enam program yang harus berlanjut untuk mengatasi permasalahan di Jakarta di antaranya banjir, kemacetan hingga polusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved