Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAHn Daerah perlu memiliki sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi di daerahnya masing-masing. Upaya itu dilakukan agar tidak terjadi bencana kelaparan dan kekurangan gizi pada masyarakat.
Hal tersebut dikatakan oleh Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB University Drajat Martianto, menanggapi bencana kelaparan yang melanda Papua Tengah.
"Sebenarnya setiap daerah sudah dilatih oleh Badan Pangan Nasional untuk membuat kalender sistem kewaspadaan dini pangan dan gizi. Semua wilayah dilatih itu agar bisa membaca peringatan-peringatan kegagalan panen yang disebabkan banyak faktor," kata Drajat saat dihubungi, Rabu (2/8).
Baca juga : Cuaca Esktrem dan Geografis Papua Tengah Hambat Penyaluran Bantuan Kemanusiaan
Ia menjabarkan, dalam satu tahun, pemerintah daerah bisa memetakan fenomena apa saja yang kiranya akan berpengaruh pada pertanian dan ketahanan pangan daerah tersebut. Dari kalender itu, pemda bisa terbantu untuk mengambil tindakan preventif, kuratif atau rehabilitatif.
"Misalnya saja ada masalah ketersediaan pangan, itu bisa diatasi dengan bantuan pangan, operasi pasar. Lalu masalah akses pangan, pemda bisa menggulirkan bantuan pangan kepada masyarakat yang tidak mampu," beber dia.
Baca juga : Mentan Sebut 6 Warga Papua Tengah Meninggal karena Diare
Namun sayangnya, Drajat berpandangan, banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki sistem kewaspadaan dini pangan dan gizi.
"Kita punya sistem, tapi tidak semua diimplementasikan dengan baik. Orang kan memang kalau gak ada masalah tenang-tenang saja, sehingga langkah yang dilakukan ialah langkah pemadam kebakaran," imbuh dia.
Menurut Drajat, diare dan dehidrasi yang dialami oleh masyarakat Papua Tengah kini disebabkan oleh kelangkaan bahan pangan karena adanya El Nino.
Untuk jangka pendek, pemerintah memang bisa meggulirkan bantuan pangan yang dibutuhkan masyarakat guna mengurangi penderitaan yang dialami.
Namun untuk jangka panjang, selain membuat sistem kewaspadaan dini pangan dan gizi, pemerintah daerah pun perlu melakukan diversifikasi pangan. Menurutnya, diversifikasi pangan bukan hanya dapat dilakukan saat ada ancaman kegagalan panen saja, tapi juga harus dilakukan setiap hari untuk memenuhi gizi masyarakat.
"Jadi pangan itu ada yang sifatnya subtitusi ada yang sifatnya komplementer. Makin orang terbiasa diversifikasi, mereka akan makin memiliki ketahanan terhadap persoalan seperti ini, sepanjang sumber dayanya ada. Kalau sumber dayanya rusak, tentu langkah-langkah darurat harus didahulukan," pungkas dia. (Z-5)
Perang yang menghancurkan di Gaza kini memasuki tahun ketiganya, menjadikannya konflik terpanjang yang pernah dijalani Israel sejak perang 1948, ketika negara itu berdiri.
Uni Emirat Arab (UEA) menegaskan dukungan penuh kepada Mesir sekaligus mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyerukan pengusiran warga Palestina.
Paus Leo XIV menyerukan agar Israel menghentikan “hukuman kolektif” terhadap penduduk di Gaza.
Situasi semakin memburuk seiring meningkatnya serangan militer dengan tujuan Israel merebut Gaza.
Dalam sehari, tujuh orang, termasuk dua anak, kembali tercatat meninggal dunia di rumah sakit Gaza, meningkatkan total korban meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi
Kementerian Kesehatan Jalur Gaza melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat malnutrisi di tengah krisis pasokan pangan di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 227 orang.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang sangat emosional saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026).
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved