Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah percontohan dalam penerapan good governance.
Pengamat dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro FX Sugiyanto menjelaskan beberapa indikator yang bisa dicontoh oleh pemerintah daerah maupun instansi lainnya.
"Ketika BPKP menjadikan Jateng selama Ganjar itu jadi Gubernur, saya pikir cukup masuk akal juga. Karena, ada beberapa indikator penting kalau kita bicara (good) governance itu," kata Sugiyanto saat dihubungi, Rabu (13/9).
Baca juga : IPDN Gandeng Pemprov Jateng Tuntaskan Program Prioritas Pembangunan
Di antara indikator utama yang dimaksudkannya adalah partisipasi publik dan respons kepada publik ketika ada berbagai macam keluhan. Termasuk transparansi, ketaatan kepada hukum hingga terkait proses pendemokrasiannya.
Menurut Sugiyanto, dari beberapa indikator penting itu, yang paling menonjol dari penerapan sistem good governance di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah soal partisipasi publik dan cara meresponsnya.
"Yang pertama, soal partisipasi. Mungkin yang paling menonjol partisipasi dan respons itu begini: publik itu bisa mengakses langsung melalui kanal-kanal yang disediakan. Ada berbagai macam itu channel (kanal)," katanya.
Baca juga : Ombudsman RI Nilai Standar Pelayanan Publik Sudah Lebih Baik
Salah satu kanal yang disediakan pemerintah daerah setempat adalah portal laporan pengaduan yang diberi nama LaporGub!.
Keberhasilan program itu pun disaksikan langsung oleh Sugiyanto yang kebetulan sedang terlibat dalam riset yang dilakukan tim dari Universitas Diponegoro saat itu.
"Kemudian, untuk partisipasi perencanaan saya juga cukup mengerti, begitu. Jadi, sebetulnya ada cukup banyak indikator yang bisa dilihat, yang bisa dikaji. Dan, (keberhasilan) itu nampak kalau ini data," ujar Sugiyanto.
Baca juga : Tingkatkan Pelayanan Publik, 22 Pemda Teken MoU dengan BSDKN Kemendagri Terapkan Puja Indah
Untuk mencapai keberhasilan itu, dia menyadari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuhkan setidaknya 3-4 tahun pertama. Hal itu dinilai menandakan adanya proses yang cukup sulit.
Namun, Sugiyanto menjamin kerja keras Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu berhasil menjadikan daerahnya memiliki good governance, bahkan dijadikan percontohan.
"Saya jamin efektif karena saya cukup lama mengamati, melakukan kajian-kajian tentang itu. Itu LaporGub dan yang lain, tapi yang paling banyak (andil) itu LaporGub dan itu terdata dengan baik di Kominfo terdata dengan baik," katanya.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Jadikan Hasil Uji Coba ITKPD sebagai Bahan Binwas Daerah
Selain itu, Sugiyanto juga menyebutkan program yang bisa dicontoh dari Jawa Tengah adalah e-budgeting dan e-planning. Kemudian, Government Resources Management System (GRMS).
Sistem tersebut diakui mampu membuat proses perencanaan dan penganggarannya terintegrasi sehingga gubernur dapat melakukan reakolasi anggaran yang tidak perlu dan memfokuskannya untuk pembangunan lain.
Selain dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sistem yang diikuti reformasi birokrasi juga diterapkan dalam proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) dan sebagainya. (Z-5)
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Air laut pasang (rob) diperkirakan akan mencapai puncaknya dengan ketinggian 1 meter terjadi pukul 13.00-16.00, sehingga berdampak banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah.
Pengelolaan limbah yang benar merupakan kewajiban dalam menjaga lingkungan dari potensi kerusakan, pun menjadi bagian dalam memastikan jaminan makanan halal
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah berkisar 2,5-4 meter cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran.
Gelombang tinggi berkisar 2,5-4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan Jawa Tengah dan ketinggian gelombang 1,25-2,5 terjadi di perairan utara terutama Karimunjawa.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa persiapan peluncuran program Kopdes/ Kel Merah Putih ini telah mendekati finalisasi.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Banyak Kritikan, Komitmen Pemerintah Menjalani Sekolah Rakyat Diuji
Koperasi yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, ini bergerak dalam industri gula dengan fokus ekspor ke beberapa negara, seperti Hongkong, Thailand, dan Malaysia.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
Pemkab Sumedang melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di wilayah setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved