Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menuntaskan program prioritas pembangunan daerah.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan antara Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana dan Rektor IPDN Hadi Prabowo di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (16/1).
Rektor IPDN, Hadi Prabowo mengatakan, kerja sama dengan Pemprov Jateng ini akan dijadikan proyek percontohan untuk provinsi-provinsi lain.
Baca juga : 14 Tokoh Jateng Terima Penghargaan Tokoh Berprestasi
Dikatakan, Pemprov Jawa Tengah dipilih karena memiliki dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cukup baik. IPDN dinilai memiliki sumber daya pendidikan untuk penelitian dan pengabdian yang dapat membantu pencapaian kinerja terutama dari Pemprov Jateng.
"Ada beberapa hal yang bisa kita bantukan. Saya juga pernah tugas di sini (Pemprov Jateng), sehingga kita paham saat memberikan arahan kepada praja," kata Hadi.
Dalam kerja sama itu, salah satu kegiatannya adalah Bhakti Karya Praja atau kuliah kerja nyata (KKN) bagi Praja IPDN di Pemprov Jateng. Kegiatan itu akan dimulai pada 5 Agustus 2024 mendatang.
Setidaknya akan ada 1.116 praja yang akan dibagi ke dalam 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng. Salah satu fokusnya adalah menggenjot pendapatan asli daerah dari penarikan pajak kendaraan. (Z-5)
Pemprov Jawa Barat memprioritaskan penanganan tengkes dengan mengawal program Gerbang Desa
Anggaran yang dikucurkan dari Kementerian PUPR itu lebih kurang sebesar Rp45 miliar. Sementara dari APBD Kabupaten Cianjur lebih kurang Rp50 miliar.
Daerah yang membutuhkan masjid masih terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur dan sebagian Sumatra Utara.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Saat ini, Kabupaten Bandung memasuki Hari Jadi ke-383. Sejumlah pencapaian dalam pembangunan sudah terlihat dalam tiga tahun terakhir.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
PEMERINTAH Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, melibatkan mahasiswa dalam penanganan stunting tahun ini.
Kehadiran Pojok Ekonomi Kreatif bertujuan menjembatani pelaku ekonomi lokal agar lebih tumbuh dan berkembang.
Terciptanya RWHS merupakan bentuk komitmen para mahasiswa mendukung pembangunan dan kemajuan desa
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
Ancaman di sektor politik merupakan tindakan yang mengancam integrasi nasional. Ancaman ini bisa timbul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Mahasiswa membantu mengembangkannya digitalisasi kegiatan perkumpulan Kelompok Wanita Tani “Mekar Bersemi” Di Desa Dengkeng, Kabupaten Klaten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved