Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERHASILAN pembangunan Jawa Tengah (Jateng) tidak terlepas dari peran aktif dan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu unsur elemen masyarakat Jateng, yakni tokoh atau figur publik yang telah berkiprah dan berperan besar dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan hingga pemerintahan.
Menutup tahun 2023, paguyuban wartawan Jawa Tengah yang tergabung dalam Berlian Organizer memberikan penghargaan bertajuk Tokoh Prestasi Jawa Tengah 2023.
Ketua Berlian Organizer Haryanto mengatakan, para tokoh terpilih tersebut telah memberikan kontribusi yang besar di bidangnya masing-masing demi kemajuan dan kesejahteraan Jawa Tengah.
‘’Sisi-sisi keuletan dan kegigihan perjuangan para tokoh itu telah memberikan motiviasi, inspirasi dan teladan bagi masyarakat. Selain berprestasi, mereka juga mempunyai karakter yang layak diteladani,’’ ungkap Haryanto.
Sekretaris panitia Stefy Thenu menambahkan, penghargaan Tokoh Prestasi Jawa Tengah 2023 diberikan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap tokoh publik dari berbagai elemen, yang dinilai berprestasi, berjasa dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
‘’Penghargaan ini diharapkan dapat memacu spirit para penerimanya untuk lebih banyak lagi berkiprah dan memberikan sumbangsih bagi masyarakat."
Baca juga:
> Banjir di Sukolilo Pati Rusak Rumah Warga dan Putus Akses Jalan
> Jateng Optimistis Turunkan Angka Stunting sesuai Target
Para penerima penghargaan tersebut, yakni Firman Soebagyo (Anggota DPR), Muhammad Arwani Thomafi (Sekretaris Jenderal DPP PPP), Fadholi (Anggota DPR), dan Taj Yasin Maimoen (Politisi PPP). Ada pula nama tokoh wartawan dan politisi senior Partai Golkar Bambang Sadono.
Tokoh bidang ekonomi dan bisnis, yakni bos perusahaan jamu terkemuka Sido Muncul Irwan Hidayat, serta Setyo Budi (Pemilik Rumah Makan Bebek & Ayam Kampung Mas Budi).
Di bidang pendidikan, terpilih nama Pulung Nurtantio Andono (Wakil Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang).
Untuk kalangan politisi dan legislator Jawa Tengah, terpilih nama Abdul Hamid (Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi PKB), Bambang Eko Purnomo (Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat), Sholeha Kurniawati (Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi PPP), Padmasari Mestikajati (Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Golkar), serta legislator Partai Nasdem, Budiharto (Anggota DPRD Kota Semarang).
Sedangkan untuk bidang hukum, Didik Pramono (Ketua Umum LBH Adhiyaksa Sparta Keadilan Kabupaten Batang).
Pemberian penghargaan akan dilakukan di Gedung Gradhika Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (8/12) pukul 19.00 WIB. (Z-6)
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved