Pemerintah Daerah Harus Mampu Ciptakan Kedaulatan Pendidikan

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah daerah harus mampu menciptakan pendidikan yang berdaulat agar dapat mencegah terjadinya migrasi otak (brain drain) atau perginya talenta-talenta hebat daerah dari tanah kelahirannya.

Muhadjir menambahkan apabila terjadi migrasi otak besar-besaran di suatu daerah, dapat dipastikan bahwa sumber daya manusia di daerah tersebut akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran.

Oleh sebab itu, Muhadjir menghimbau pemerintah daerah harus menjadikan pendidikan sebagai titik tolak untuk memajukan daerah.

Baca juga: Memerdekakan Pendidikan Indonesia dari Mentalitas Kaum Terjajah

“Harus diantisipasi jangan sampai terjadi migrasi otak (brain drain), otak-otak cerdas, otak-otak berbakat, talenta-talenta hebat daerah harus bertahan memajukan daerahnya,” ujar Muhadjir.

Dia juga meminta pemerintah daerah tidak berpangku tangan kepada pemerintah pusat karena pendidikan merupakan urusan konkuren yang menjadi tanggung jawab dan wewenang daerah. Ia juga menyampaikan pemerintah daerah harus menyadari bahwa pendidikan yang ada diwilayahnya akan menentukan masa depan daerah itu sendiri.

Baca juga: Perempuan Afghanistan Menuntut Hak Pendidikan dalam Rayuan PBB

Hal itu mengingat, pemerintah pusat telah memberikan dukungan untuk menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebanyak 20 persen, baik dari anggaran pusat maupun daerah. Dengan demikian, kepedulian dan keseriusan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang merata sebetulnya menjadi tolak ukur dari indeks pembangunan manusia.

“Semua harus terlibat, lintas dinas, karena ada sekolah di bawah Kementerian Agama, Kemendikbudristek, serta pendidikan keterampilan non formal lain. Harus betul-betul dikordinasikan dengan baik agar dapat membangun harmonisasi dan orkestrasi di dalam upaya kita untuk memajukan SDM di masing-masing daerah,” ungkap Muhadjir. (Z-6)