Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Secara yudisial, ujarnya, Kejaksaan Agung sekarang sudah memulai penyidikan untuk kasus Paniai, Papua.
"Pelanggaran HAM Pinak TNI terjadi di era Jenderal Moeldoko atau KSAD Gatot Nurmantyo di hari itu," ujar Ahmad
ALIANSI Perempuan Bangkit menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya pada perempuan.
Instrumen penyelesaian kasus HAM melalui mekanisme yudisial diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
PERLUASAN kewenangan jaksa untuk melakukan penyadapan dalam UU Kejaksaan yang baru tak boleh melanggar HAM. Jaksa harus berpedoman pada aturan saat menyadap seseorang.
PM Australia Scott Morrison mengatakan, Australia tidak akan mengirim ofisial ke olimpiade yang akan digelar pada Februari 2022 tersebut.
AMERIKA Serikat menjatuhkan sanksi baru pada selusin pejabat dan entitas Iran karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," kata Mahfud
"Kasus ini adalah kasus yang diumumkan baru tahun kemarin oleh Komnas HAM dan kita langsung ditindaklanjuti untuk segera dibawa ke pengadilan," kata Mahfud
Keputusan dan Surat Perintah Jaksa Agung tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan Surat Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM Nomor 153/PM/03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021
Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dilakukan setelah penyidikan oleh Kejagung untuk melengkapi hasil penyelidikan Komnas HAM.
PELAKSANAAN amanat UU Otsus melalui PP yang saat ini sedang disosialisasikan sama sekali tidak menyinggung soal bagaimana pelanggaran HAM di Papua diselesaikan.
Menurut dia Komnas HAM telah merampungkan berkas penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat.
Langkah itu dianggap menjadi jalan keluar atas kebuntuan yang selama ini terjadi.
Mahfud MD menyatakan penyelesaian sejumlah kasus HAM berat masa lalu atau sebelum tahun 2000 keputusannya bukan berada pada Presiden melainkan DPR.
Perlibatan warga negara sipil sebagai komponen cadangan (Komcad) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
Puluhan tahun sejumlah kasus HAM terbengkalai, rakyat menunggu realisasinya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa penugasan pembahasan RUU tentang Kejaksaan tersebut diserahkan kepada Komisi III DPR RI.
Dalam konteks pelanggaran HAM, pengadilan HAM merupakan sarana utama yang dapat memberikan keadilan ketika terjadinya pelanggaran tersebut.
Lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat di Myanmar dan lebih dari 8.000 ditangkap sejak kudeta
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved