KSP Akui Tindakan Berlebihan Polisi Saat Pembebasan Lahan Wadas

KANTOR Staf Presiden memastikan setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan di Wadas, Jawa Tengah, pasti akan ditindaklanjuti dengan penindakan dan proses hukum.
Hal tersebut sudah diatur baik dalam peraturan di lingkup internal Polri maupun perundang-undangan.

"Yang jelas di tingkat legal formil, setiap bentuk pelanggaran prosedur operasional oleh aparat sudah ada aturannya terkait penindakan dan proses hukum, baik yang sifatnya peraturan internal maupun di Undang-undang," ujar Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani kepada wartawan, Rabu (9/2).

Ia mengakui ketika melihat dari laporan masyarakat dan media, proses pengamanan dalam upaya pembebasan lahan di Wadas sangat berlebihan.

Pemerintah tidak pernah menghendaki terjadinya kekerasan.

"Presiden selalu mengingatkan hal itu kepada kita semua. Presiden menginginkan selesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan dialog. Pemerintah juga berharap masyarakat memahami nilai strategis dari pembangunan tersebut," jelasnya.

Jaleswari memastikan pemerintah akan mengevaluasi proses pembebasan lahan di Wadas. Salah satu evaluasi awal yang akan dilakukan adalah memverifikasi fakta di lapangan terkait insiden yang terjadi.."Kita tidak hanya bersandar pada informasi di media sosial. Saat ini, hal tersebut sedang dilakukan pemerintah. Kita mau memastikan apa duduk perkaranya. Baru, setelah itu, kita dapat tentukan tindakan apa yang perlu diambil," pungkasnya. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus