Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KETUA Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda menegaskan terkait dengan Olimpiade Musim Dingin di Beijing, Tiongkok pada 4-20 Februari 2022 sebaiknya penyelenggaraan olahraga jangan terlalu didominasi oleh kepentingan politik tertentu.
"Terkait dengan isi boikot Olimpiade Musim Dingin di Tiongkok oleh beberapa negara, ada Amerika, Australia, Kanada, terakhir diikuti juga oleh Denmark, saya kira semestinya ruang diplomasi politiknya perlu di dorong termasuk pemerintah Tiongkok, agar penyenggaraan olahraga jangan terlalu didominasi oleh kepentingan politik tertentu," ujarnya, Sabtu (22/1).
Dia menegaskan, Indonesia mendapat undangan di acara Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, tapi tidak tau perisis apakah teman-teman Komite Olimpiade Indonesia (KOI) akan mengirimkan para atletnya terkait ini.
"Tapi saya dengar kabar teman-teman KOI tidak akan mengirim atlet, tapi mungkin nanti dikonfirmasi lagi teman-teman di KOI, apakah mengirimkan atlet atau tidak ke acara tersebut," ujarnya.
Terlepas dari hal tersebut, katanya, sebaiknya ke depan tidak ada situasi politik yang baik terutama untuk politik olahraga. "Saya kira perlu didorong untuk mencari titik temu terkait diplomasi politik pelaksanaan acara itu," katanya.
Dia menegaskan, warga dunia sangat mencintai olahraga dan termasuk olimpiade musim dingin di China ini menjadi bagian dari tontonan warga dunia terlepas dari persoalan politik.
Seperti diketahui, pemerintah Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya termasuk Jepang menyatakan tidak akan mengirim diplomat dan pejabat ke Olimpiade Musim Dingin Beijing 2002, sebagai protes terhadap pelanggaran hak asasi dan kejahatan kemanusiaan oleh pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.
Langkah boikot yang dilakukan AS dan sekutunya telah memicu kemarahan Beijing yang langsung bertekad untuk melakukan tindakan balasan tegas.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan keputusan AS diambil sehubungan dengan "genosida yang sedang berlangsung" dan "kejahatan terhadap kemanusiaan" di Xinjiang, Tiongkok. (RO/OL-09)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved