Ketua Komisi X DPR : Olimpiade Beijing 2022 Jangan Dikaitkan Kepentingan Politik

KETUA Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda menegaskan terkait dengan Olimpiade Musim Dingin di Beijing, Tiongkok pada 4-20 Februari 2022 sebaiknya penyelenggaraan olahraga jangan terlalu didominasi oleh kepentingan politik tertentu.

"Terkait dengan isi boikot Olimpiade Musim Dingin di Tiongkok oleh beberapa negara, ada Amerika, Australia, Kanada, terakhir diikuti juga oleh Denmark, saya kira semestinya ruang diplomasi politiknya perlu di dorong termasuk pemerintah Tiongkok, agar penyenggaraan olahraga jangan terlalu didominasi oleh kepentingan politik tertentu," ujarnya, Sabtu (22/1).

Dia menegaskan, Indonesia mendapat undangan di acara Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, tapi tidak tau perisis apakah teman-teman Komite Olimpiade Indonesia (KOI) akan mengirimkan para atletnya terkait ini.

 "Tapi saya dengar kabar teman-teman KOI tidak akan mengirim atlet, tapi mungkin nanti dikonfirmasi lagi teman-teman di KOI, apakah mengirimkan atlet atau tidak ke acara tersebut," ujarnya.

Terlepas dari hal tersebut, katanya, sebaiknya ke depan tidak ada situasi politik yang baik terutama untuk politik olahraga. "Saya kira perlu didorong untuk mencari titik temu terkait diplomasi politik pelaksanaan acara itu," katanya.

Dia menegaskan, warga dunia sangat mencintai olahraga dan termasuk olimpiade musim dingin di China ini menjadi bagian dari tontonan warga dunia terlepas dari persoalan politik.

Seperti diketahui, pemerintah Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya termasuk Jepang menyatakan tidak akan mengirim diplomat dan pejabat ke Olimpiade Musim Dingin Beijing 2002, sebagai protes terhadap pelanggaran hak asasi dan kejahatan kemanusiaan oleh pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Langkah boikot yang dilakukan AS dan sekutunya telah memicu kemarahan Beijing yang langsung bertekad untuk melakukan tindakan balasan tegas.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan keputusan AS diambil sehubungan dengan "genosida yang sedang berlangsung" dan "kejahatan terhadap kemanusiaan" di Xinjiang, Tiongkok. (RO/OL-09)