Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KANTOR Staf Presiden (KSP) mengirim tim ke Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, untuk bertemu langsung dengan masyarakat setempat.
Melalui upaya tersebut, KSP ingin mendengar langsung kesaksian dan keinginan masyarakat terkait proses pembebasan lahan sebagai bagian dari pembangunan Waduk Bener.
“Kami ingin mendapatkan informasi secara menyeluruh seputar kronologi insiden pada rabu (8/2) lalu. Kami juga ingin mendengar bagaimana pendapat mereka soal pembangunan bendungan Bener,” ujar Tenaga Ahli Utama Joanes Joko melalui keterangan resmi, Minggu (13/2).
Di dalam kunjungannya itu, Joko menemui perwakilan kelompok masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap pembangunan infrastruktur air tersebut.
Mereka yang mendukung memiliki pemahaman bahwa proyek itu nantinya akan memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan.
Sebaliknya, warga yang menolak menganggap proyek itu akan menghilangkan mata pencaharian warga setempat.
Baca juga: Ansor: Pemadaman Listrik di Wadas Bentuk Tindakan Dzalim
Di hadapan ratusan warga desa Wadas yang menolak pembangunan Bendungan Bener, Joko membuka dialog dengan etika masyarakat Jawa.
“Dalem nyuwun duko panjenengan. Kami datang untuk mendengarkan unek-unek warga. Silakan ceritakan yang sebenarnya. Yang mau marah-marah, nggih monggo,” tutur Joko.
Mendapat kesempatan tersebut, satu persatu warga buka suara soal insiden penangkapan hingga alasan penolakan penambangan batu andesit dan pembangunan Bendungan Bener. Sesekali emosi warga tidak terkontrol saat menceritakan kronologi peristiwa. Bahkan, ada yang terlihat menangis.
Dari dialog tersebut, Joko mengungkap beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti.
"Utamanya adalah pelaksanaan operasi di lapangan oleh aparat keamanan yang perlu dievaluasi, dan alasan penolakan warga yang didasarkan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya,” ucapnya.
Ia pun memastikan bahwa, ke depan, KSP akan mendorong proses dialog intensif antara pemerintah dengan masyarakat desa Wadas agar sumbatan komunikasi bisa terselesaikan.
Sebelumnya, KSP juga menemui Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah. Dalam Pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, KSP banyak mendapat informasi terkait prosedur pengamanan, insiden penangkapan warga, hingga duduk perkara pembangunan.
“Kami sudah dapat kepastian dari pak Kapolda, warga yang sebelumnya diamankan sudah dilepaskan kembali,” tandas Joko. (Pra/OL-09)
Muhammadiyah tetap memiliki misi membela yang lemah yang sesuai dengan semboyan dari Muhammadiyah, yaitu Penolong Kesengsaraan Oemat (PKO)
KONFLIK warga desa di Kawasan Pegunungan Kendeng dengan Ganjar Pranowo masih menyisakan luka, akibatnya mereka sepakat menyatakan Anti-Ganjar dan PDI Perjuangan
Direktur Bumdes Wadas, Fuad Rofik mengatakan, studi banding ini dimaksudkan untuk memelajari kunci keberhasilan BUMDes di wilayah lain.
SITUASI di Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo semakin kondusif. Kini tinggal 8 bidang saja yang belum diserahkan dari 617 bidang yang direncanakan.
SEBANYAK 22 warga pemilik 34 bidang di Desa Wadas yang sempat menolak keras penambangan lahan kuwari, akhirnya secara suka rela menyerahkan berkas untuk dilakukan pengukuran.
Sikap Ganjar Pranowo yang langsung mendatangi warga Desa Wadas, baik yang pro maupun kontra merupakan sikap pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya.
KEPALA KSP memberikan arahan kepada Asosiasi Kratom Afilisiasi (AKA) Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi dengan pihak berkepentingan lain terkait bisnis kratom.
Mobil tersebut akan diprioritaskan dulu bagi pejabat di tingkat pusat. Sedangkan, untuk pejabat daerah belum dipastikan.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved