Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SITUASI di Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo semakin kondusif. Kini tinggal 8 bidang saja yang belum diserahkan dari 617 bidang yang direncanakan.
Dalam rangka meyakinkan warga yang masih menolak, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak melakukan pengukuran jarak aman penambangan lahan kuwari dengan pemukiman di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (9/1/2023).
Hal itu dilakukan atas permintaan warga agar penambangan tidak terdampak kerusakan terhadap rumah atau bangunan.
Proses pengukuran berlangsung aman dan lancar dengan disaksikan warga. Bahkan mereka yang masih menolak penambangan seperti Marsono, Siswanto dan Talabudin juga mengikuti pengukuran.
Pengukuran dimulai dengan pendataan rumah maupun bangunan yang berada di sekitar lokasi rencana penambangan. Selanjutnya, petugas mengukur jarak aman sekitar radius 300 meter. Jika memang warga masih khawatir, maka jarak aman akan ditambah 350 meter.
Selain memastikan keamanan rumah dan bangunan, petugas nantinya juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga. Sehingga, penambangan yang rencananya akan dilakukan dengan meledakkan dinamit dapat dipastikan aman. Artinya tidak mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap warga setempat.
Eks Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), Insin Sutrisno mengatakan bahwa dirinya sudah menyerahkan berkas tanah sebagai bukti dukungan pada penambangan. Meski demikian, dirinya dan warga yang menerima tidak lantas berhenti berjuang.
Pengukuran ini adalah bagian dari perjuangan warga untuk memastikan penambangan nanti tidak merugikan warga.
"Iya, kami tetap ingin memperjuangkan harapan warga. Salah satunya adalah jarak aman pemukiman dari lokasi tambang," ujarnya saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (9/1/2023).
Ia mengaku telah menyampaikan beberapa harapan warga kepada Gubernur Jawa Tengah pada pertemuan di Purworejo, Kamis (29/12/2022) lalu. Pengukuran jarak aman kali ini merupakan bentuk respon cepat atas permintaan warga.
"Iya, sudah saya sampaikan kepada Pak Ganjar saat itu (di Purworejo). Dan, ini dilakukan pengukuran jarak aman tempat lokasi dengan pemukiman warga," paparnya.
Selain itu, ada poin-poin lagi yang menjadi keinginan warga. Di antaranya Pemerintah diminta tetap melakukan pendekatan tanpa paksaan bagi warga yang belum menyerahkan berkas, menghindari kerugian warga atas penambangan, penambangan hanya dibutuhkan untuk Bendungan Bener, harus ada reklamasi pasca penambangan, perlu ada proses rehabilitasi, serta membangun Desa Wadas baik fisik maupun sumberdaya manusia.
Sementara, Kepala Bidang PJSA, BBWS Serayu Opak, Yosiandi Radi Wicaksono menyampaikan bahwa pengukuran jarak aman kali ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan penambangan tidak akan merugikan warga.
"Iya, hari ini kita terjunkan tim untuk ke lokasi. Selain menemui warga, kita juga memastikan jarak aman," ujarnya.
Pengukuran melibatkan warga setempat. Selain rumah dan bangunan lain, pihaknya juga melakukan pemeriksaan kesehatan warga. "Ini untuk mengantisipasi warga yang punya riwayat penyakit yang mungkin saja bisa terdampak karena penambangan," tandasnya. (Ant/OL-13)
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan terdapat dua perusahaan berskala besar atau lighthouse company yang bersiap melakukan penawaran umum perdana saham.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) memperingatkan Indonesia masih terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah, dengan ketergantungan pada tambang.
Capaian ini sekaligus mencatatkan Jawa Tengah sebagai daerah dengan serapan tenaga kerja tertinggi kedua di Pulau Jawa,
Kesenjangan akses medis antara kota dan desa harus segera diakhiri melalui jemput bola pelayanan.
Strategi penanganan dilakukan melalui skema peningkatan hingga rehabilitasi rutin untuk menjaga konektivitas antarwilayah.
Hingga Oktober 2025, kerusakan kawasan konservasi akibat tambang ilegal telah mencapai 409 hektare.
Tol Kanci-Pejagan, tercatat sebanyak 3.465 kendaraan melintas keluar tol sejak pukul 00.00 hingga pukul 08.00 WIB pagi tadi.
Prestasi gemilang tersebut dinilai menjadi bagian krusial dari keberhasilan kontingen Indonesia dalam mempertahankan posisi teratas pada pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved