Posisi Tawar RI soal Perpanjangan Izin Freeport Disebut Lemah

PENELITI Senior Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua Tengah untuk periode 2041–2061, mencerminkan masih rendahnya daya tawar Indonesia, meskipun porsi kepemilikan negara meningkat menjadi 61–63% setelah 2041.

Menurutnya, apabila pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memperbesar manfaat, proses transfer pengelolaan seharusnya dapat dipercepat tanpa perlu memberikan konsesi hingga seumur cadangan tambang sampai 2061.

"Keputusan ini menunjukkan lemahnya posisi tawar Indonesia," kata Ishak kepada Media Indonesia, Jumat (20/2).

Baca juga : Ketegasan Presiden Prabowo Berantas Kartel Patut Diapresiasi

Penandatanganan MoU perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 2041 hingga umur tambang dilaksanakan pada 18 Februari 2026 di Washington D.C, AS, disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Ishak menilai pemerintah belum menyusun desain kontrak yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap teknologi dan modal Freeport untuk operasi tambang bawah tanah. Selain itu, tidak terlihat adanya peningkatan komitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan sosial di wilayah tambang tersebut.

Ia mengkhawatirkan perpanjangan kontrak tersebut berisiko memperpanjang ketergantungan pada ekspor komoditas dengan nilai tambah rendah. Saat ini, ekspor hasil smelter masih didominasi dalam bentuk katoda, sementara nilai tambah lanjutan pada rantai industri, seperti alloy dan komponen foil khusus kendaraan listrik, masih banyak dinikmati di luar negeri.

Baca juga : Kementerian ESDM Tindaklanjuti Instruksi Prabowo soal Tambang Ilegal

"Memastikan nilai tambah domestik sulit tanpa kemauan yang kuat dari pemerintah untuk bisa mandiri dalam mengelola Freeport sehingga selama kita akan bergantung ke Freeport McMoran," tudingnya.

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan, pada periode IUPK 2041–2061 Indonesia akan menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Kondisi ini terjadi setelah MIND ID menambah kepemilikan sebesar 20 persen sehingga total saham pemerintah meningkat menjadi 61 persen.

Namun, ia menilai peningkatan porsi kepemilikan tersebut juga membawa konsekuensi berupa semakin kompleksnya pengelolaan efisiensi perusahaan karena menggunakan struktur joint venture.

"Semakin besar peran negara dalam operasional perusahaan mineral, berpotensi membuat kinerja menjadi lebih tidak efisien secara empiris," jelasnya.

Dari sisi penerimaan negara, tambahan pendapatan diproyeksikan mencapai sekitar US$4 miliar per tahun dalam beberapa dekade mendatang. Pendapatan ini juga diperkirakan diikuti investasi sosial sekitar US$100 juta, merujuk pada situs resmi PT Freeport Indonesia.

Di sisi lain, penambahan porsi saham pemerintah yang dibiayai melalui penerbitan obligasi berpotensi menambah beban utang negara.

"Sehingga, akan meningkatkan utang negara," ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan kepemilikan Indonesia yang telah mencapai 61%, manfaat ekonomi memang berpotensi lebih besar dinikmati di dalam negeri. Namun, dominasi pemerintah juga membuat tata kelola perusahaan menjadi lebih kompleks karena rawan inefisiensi dan konflik kepentingan. 

"Kondisi ini pada akhirnya menuntut peningkatan efisiensi serta transparansi kelembagaan," pungkasnya.  (H-3)