Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PGI mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi dalam hal ini. PGI menilai sedikitnya dua hal dari Presiden akan hal ini.
Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/6).
PENGURUS Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Ekspose Nasional Tata Kelola Sumber Daya Alam bersama Kementerian ESDM
Mulai dari soal isu greenflation hingga IUP, materi yang disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres, Minggu (21/1) dinilai irasional.
PBNU merespons positif atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke ormas.
PGI masih mengkaji lebih jauh soal pemberian izin tambang, terutama terkait kontroversi yang ada di balik keputusan itu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (22/7) meneken Peraturan Presiden (Perpres) izin kelola tambang untuk ormas keagamaan
FANDY Lie (FL), adik bos Sriwijaya Air Hendry Lie segera diadili dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah.
Perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia segera diputuskan, namun sudah hampir pasti disetujui.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengaku belum mengantongi izin perpanjangan kontrak yang habis di 2041
Permintaan Bahlil Lahadalia agar PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun smelter di Papua sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dianggap terlalu muluk.
PT Freeport Indonesia (PTFI) berencana mengajukan banding terhadap kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penetapan tarif bea keluar terhadap ekspor konsentrat tembaga.
Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya
Dicurigai, adanya transaksi tersembunyi atau ruang gelap antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).
PRESIDEN Joko Widodo akan merevisi aturan mengenai IUPK untuk mengakomodir pengajuan perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061.
SAAT ini pemerintah tengah melakukan proses revisi terhadap PP Nomor 96 Tahun 2021 untuk memberi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport.
Peneliti Tambang dari Alpha Research Database, Ferdy Hasiman menyebut bahwa saat ini belum masuk waktu dari PTFI untuk memperpanjang kontraknya di Indonesia.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) merespons wacana pemerintah memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).
Erick Thohir membantah bila pemerintah terburu-buru memberikan rencana perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia selama 20 tahun sampai 2061 mendatang.
Sangat wajar jika pada praktiknya ada perusahaan tambang yang dicabut izinnya karena tidak beroperasi sebagaimana ketentuan undang-undang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved