Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KAMAR Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) merespons wacana pemerintah memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI). Kadin menilai perpanjangan kontrak izin usaha PTFI ini sebagai hal positif buat berjalannya program hilirisasi di Indonesia.
"Hilirisasi itu masuk di dalam salah satu program kita. Makanya kita punya Pokja, khusus mengenai hilirisasi. Nah, kalau dikaitkan dengan PTFI, menurut saya sangat positif. Apalagi mereka ada smelter yang akan berdiri," kata Pelaksana Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi.
Yukki menegaskan pentingnya perpanjangan kontrak IUPK PTFI tersebut dalam sesi tanya jawab pada kegiatan Rapimnas Kadin 2023 yang digelar di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Yukki menilai perpanjangan kontrak IUPK PTFI bernilai sangat penting karena bisa memberikan kepastian hukum dalam berbisnis.
Baca juga: Sinar Mas Land Kembangkan Taman Wisata BSD City Park Gandeng Tiga Perusahaan
"Iya karena orang dalam melakukan investasi kan selalu harus ada kepastian," katanya menyikapi urgensi dari perpanjangan kontrak IUPK PTFI yang sekarang masih dalam tahap pembahasan di dalam pemerintah. "Kita juga mendukung yang bersifat berkelanjutan," sambungnya lagi.
Yukki mengatakan dalam dunia usaha itu sangat diperlukan kepastian hukum. "Hal itu perlu untuk memberikan kenyamanan bagi investor, termasuk salah satunya PTFI, seperti itu," ujarnya.
Baca juga: Soal Denda Smelter, Freeport: Sudah Komunikasi dengan Pemerintah
Dalam kesempatan tersebut, Yukki juga menyinggung pembangunan smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur. Menurut dia, hadirnya smelter menjadi langkah sangat positif untuk mewujudkan program hilirisasi industri. "Smelter menjadi sangat positif buat Indonesia," ujarnya.
Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin sekaligus menjadi Ketua Penyelenggara Rapimnas Kadin 2023 Shinta Widjaja Kamdani menilai hadirnya PTFI banyak memberikan manfaat. "Ya, jadi kalau lagi proses perpanjangan selama semua persyaratannya sudah dipenuhi dan pemerintah mengikuti itu, kami mendukungnya," ujarnya.
Sinta menambahkan perpanjangan IUPK PTFI mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. "Penyerapan tenaga kerja adalah kunci (untuk mencapai) pertumbuhan ekonomi." Shinta menyebut PTFI sudah menjadi champion buat investor asing yang ada di Indonesia.
Sebagai perusahaan tambang tembaga yang menghasilkan produk konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak, saham mayoritas PTFI dimiliki pemerintah Indonesia melalui Mind Id dan pemda sebesar 51,2%. Setiap tahun kontribusi PTFI bagi Indonesia sekitar US$4 miliar-US$5 miliar. Pada tahun lalu kontribusinya sebesar Rp55 triliun serta Rp8,7 triliun untuk daerah. Sementara itu untuk pengembangan tambang baru itu setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 12-15 tahun. (RO/Z-2)
Wardana menjelaskan bahwa peningkatan kepemilikan saham di Freeport memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia.
Dengan tambahan 12% saham yang dilepas Freeport-McMoRan, total kepemilikan pemerintah Indonesia akan meningkat menjadi 63%.
TUJUH pekerja PT Freeport Indonesia masih terjebak akibat longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), Mimika, Papua Tengah, sejak Senin malam (8/9).
BUPATI Mimika, Papua Tengah Johannes Rettob menyampaikan penghargaan tinggi kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) atas langkah sigap dalam menangani insiden longsor di tambang bawah tanah.
UPAYA penyelamatan terhadap tujuh karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terjebak akibat longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Papua Tengah, hingga kini belum menunjukkan.
TUJUH pekerja kontraktor dilaporkan masih terjebak di dalam tambang bawah tanah milik PT Freeport Indonesia di area Grasberg Block Cave (GBC), Tembagapura, Papua Tengah.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI), memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026.
INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini.
Hal itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.
Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved