Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MUHAMMADIYAH lewat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) hadir mendampingi warga Wadas yang terdampak tambang. Kehadiran PP Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) yang didukung Lazismu melakukan advokasi, salah satunya dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah meresmikan Al-Maun Goes to Village, sebuah program konkret pemberdayaan dan pendampingan warga yang menolak tambang dengan meluncurkan peternakan yang dikelola masyarakat setempat yang diikuti dengan aktivasi workshop berisi tentang pengelolaan peternakan dan pertanian kepada warga yang menjadi korban tambang.
Al-Maun Goes to Village merupakan program rumusan yang berkolaborasi dengan Lazismu sejak Mei 2024. Tujuan dari program ini meliputi peningkatan ekonomi masyarakat Wadas dalam sector peternakan dan pertanian. Aktivasi kegiatan yang sama juga dilaksanakan di lokasi lain, seperti Banyuwangi dan Batam.
Baca juga : Bahlil Lahadalia: Izin Pengelolaan Tambang PBNU sudah Beres
Kegiatan pemberdayaan untuk warga Wadas memetik siasat kreatif agar tetap memperoleh sumber ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu sangat urgen, seperti upaya membangun usaha peternakan berbasis komunitas.
Ada yang menarik dari kolaborasi kerja ini, di mana program peternakan dikemas dengan berbasis komunitas yang tata kelolanya fokus pada komunitas kambing. Bertajuk Wadas Farm, warga memperoleh pendampingan yang sebagian besar melibatkan partisipasi anak-anak muda, diupayakan secara menyeluruh.
Materi pendampingan program peternakan diberikan secara bergantian, mulai dari pelatihan manajemen bisnis, pembangunan kendang, konsultasi hewan ternak, perencanaan kedaulatan pakan ternak, hingga urusan kedaulatan obat bagi hewan ternak.
Baca juga : Ketua Umum PP Muhammadiyah Ajak Masyarakat Lakukan Refleksi Dalam Momen HUT RI
Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi mengatakan bahwa yang bertahan adalah mereka yang memperjuangkan hak-haknya. “Semoga program ini bisa lestari berapapun warganya yang masih bertahan memperjuangkan idealis melingkungan hidup. Kami setia pada warga Wadas untuk tetap menemani sampai batas akhir,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (20/8).
Dalam kesempatan itu, Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas memberikan suntikan semangat kepada warga Wadas yang senantiasa konsisten mempertahankan keadilan warga di tengah gempuran eksploitasi pertambangan. “Walaupun Muhammadiyah ada kesamaannya dengan NU, yaitu menerima izin usaha tambang, tetapi Muhammadiyah melalui LHKP MHH dan LBHAP itu tetap akan mendampingi masyarakat, agama, suku apapun juga. Semoga tidak, menjadi korban PSN (Proyek Strategis Nasional),” tegasnya.
Pasalnya, rutinitas sidang di pengadilan untuk mempertahankan tanah warga dari kuasa ekonomi pertambangan sangat menguras energi, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, Wadas Farm jadi sumber pendapatan dan penjaga api semangat perjuangan ruang hidup masyarakat.
Baca juga : Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir: HUT ke-79 RI Jadi Ajang Refleksi Diri
Busyro menjelaskan, Muhammadiyah tetap memiliki misi membela yang lemah yang sesuai dengan semboyan dari Muhammadiyah, yaitu Penolong Kesengsaraan Oemat (PKO), termasuk kambing-kambing kita bela, kita beri kandang yang baik.
Dengan demikian, pendekatan filantropi adalah pintu masuk yang strategis dalam melakukan pendampingan melalui pembaruan distribusi zakat, infak, dan sedekah agar sesuai dengan kebutuhan warga sebagai penerima manfaat, seperti di desa Wadas. Tujuannya supaya pengelolaan kambingnya semakin berkemajuan.
Selain berfungsi untuk menjaga ketahanan ekonomi dasar dan kelestarian lingkungan, hasil pendampingan ini ke depannya akan jika pendapatan dari ternak ini juga memberikan nilai dalam menjaga perjuangan hukum warga Wadas.
Baca juga : BPKH Sambut Kolaborasi Perluas Program Kemasalahatan Umat
Sebagaimana disampaikan oleh Ardi Luthfi dalam kesempatan yang berbeda, bahwa program ini tidak lain upaya sinergi Lazismu dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis jamaah.
“Terutama untuk masyarakat yang memang secara keadaan sedang kurang beruntung sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” tandasnya.
Lazismu sebagai penghimpun dana tentunya sangat terbantu dalam penyaluran dana zakat infak dan sedekah, melalui kegiatan Al Maun Goes To Village yang digagas oleh LHKP PP Muhammadiyah. Selain lebih strategis, tentunya bisa menyasar masyarakat yang terverifikasi sangat membutuhkan. (S-1)
Mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI) sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).
PEMERINTAH baru saja merilis PP No 25/2024 tentang pemberian konsesi tambang kepada organisasi keagamaan.
SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, disebut akan menempati pos Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Wisuda kali ini diikuti 272 peserta dari empat fakultas.
Pimpinan Muhammadiyah sudah menghitung dan menetapkan bahwa Ramadan 1445 H jatuh pada Senin (11/3).
Peran penting Muhammadiyah akan terus dimaksimalkan sebagai bukti bahwa gerakan Islam ini hadir untuk Islam yang berkemajuan, rahmatan lil alamin, dan pro pada kehidupan
Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat penting dalam memperkuat konsolidasi Muhammadiyah di Bandung Raya.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir sungguh prihatin dan menyampaikan duka mendalam atas kematian sangat besar dalam tragedi sepakbola di Stadion Kanjuruhan, Kab.Malang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved