NEWSTICKER

Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan (Kasus Tambang untuk Ormas Keagamaan)

Ahmad Suaedy Ketua PBNU dan Dekan Fakultas Islam Nusantara, Unusia Jakarta

07/6/2024 05:00

Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan (Kasus Tambang untuk Ormas Keagamaan) — Seno(Dok. Pribadi)

PEMERINTAH baru saja merilis PP No 25/2024 tentang pemberian konsesi tambang kepada organisasi keagamaan. Salah satu tujuannya, menurut pemerintah, ialah sebagai penghargaan terhadap partisipasi organisasi keagamaan yang telah membela dan mengisi eksistensi Indonesia bahkan sejak sebelum merdeka. Di samping itu juga bertujuan pemberdayaan kepada masyarakat pemeluk agama dalam ekonomi.

Tak pelak peraturan itu mengundang kontroversi dari banyak pengamat, aktivis, serta akademisi. Sebagian mereka berargumen bahwa kebijakan tersebut tidak lebih dari imbal balik politik dukungan jangka pendek ormas keagamaan kepada pemerintah dan untuk mengamankan kekuasaan pemerintah ke depan.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/demokrasi-post-secular-dan-agenda-kesetaraan-kasus-tambang-untuk-ormas-keagamaan

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

Ahli di Sidang MK: Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan Harus Diawasi Ketat
12/1/2026 16:28
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Bahlil Targetkan Aturan UMKM Kelola Tambang Segera Terbit
08/10/2025 19:28
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan tengah menyusun peraturan menteri mengenai pengelolaan tambang oleh UMKM, koperasi, dan ormas keagamaan. Itu ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Risiko Kampus Tarik Tambang
10/2/2025 05:05
KEINGINAN kampus main di tambang setelah ormas keagamaan NU dan Muhammadiyah menyatakan minat harus disikapi secara hati-hati.
Pemerintah belum Bahas Wacana Pemberian Izin Tambang untuk Kampus
23/1/2025 16:09
Mendikti-Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan pemerintah belum membahas wacana pemberian izin perguruan tinggi untuk mengelola tambang.
Tebar Izin Tambang, Komitmen Transisi Energi Pemerintah Dipertanyakan
21/1/2025 11:54
REVISI UU perubahan ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menimbulkan pertanyaan tentang komitmen global transisi energi Pemerintah Indonesia.
MK Tolak Gugatan Terkait Ormas Dapat Jatah Konsesi Tambang
04/1/2025 17:00
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan terkait dengan ormas dapat jatah konsesi tambang.
Jangan Alihkan Isu di Bawah Kementerian, Polri Harus Fokus Diperbaiki Kinerja dan Pelayanannya
26/1/2026 19:27
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
CSIS: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal tak Terbukti Tingkatkan Akuntabilitas Politik
20/1/2026 18:55
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Peluang Kemunculan Partai Baru Dinilai Sangat Tipis
20/1/2026 18:50
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Komisi II DPR RI Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Serap Masukan Para Pakar
20/1/2026 16:37
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik
20/1/2026 16:32
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi
20/1/2026 16:21
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.