NEWSTICKER

Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan (Kasus Tambang untuk Ormas Keagamaan)

Ahmad Suaedy Ketua PBNU dan Dekan Fakultas Islam Nusantara, Unusia Jakarta

07/6/2024 05:00

Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan (Kasus Tambang untuk Ormas Keagamaan) — Seno(Dok. Pribadi)

PEMERINTAH baru saja merilis PP No 25/2024 tentang pemberian konsesi tambang kepada organisasi keagamaan. Salah satu tujuannya, menurut pemerintah, ialah sebagai penghargaan terhadap partisipasi organisasi keagamaan yang telah membela dan mengisi eksistensi Indonesia bahkan sejak sebelum merdeka. Di samping itu juga bertujuan pemberdayaan kepada masyarakat pemeluk agama dalam ekonomi.

Tak pelak peraturan itu mengundang kontroversi dari banyak pengamat, aktivis, serta akademisi. Sebagian mereka berargumen bahwa kebijakan tersebut tidak lebih dari imbal balik politik dukungan jangka pendek ormas keagamaan kepada pemerintah dan untuk mengamankan kekuasaan pemerintah ke depan.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/demokrasi-post-secular-dan-agenda-kesetaraan-kasus-tambang-untuk-ormas-keagamaan

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

Risiko Kampus Tarik Tambang
10/2/2025 05:05
KEINGINAN kampus main di tambang setelah ormas keagamaan NU dan Muhammadiyah menyatakan minat harus disikapi secara hati-hati.
Pemerintah belum Bahas Wacana Pemberian Izin Tambang untuk Kampus
23/1/2025 16:09
Mendikti-Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan pemerintah belum membahas wacana pemberian izin perguruan tinggi untuk mengelola tambang.
Tebar Izin Tambang, Komitmen Transisi Energi Pemerintah Dipertanyakan
21/1/2025 11:54
REVISI UU perubahan ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menimbulkan pertanyaan tentang komitmen global transisi energi Pemerintah Indonesia.
MK Tolak Gugatan Terkait Ormas Dapat Jatah Konsesi Tambang
04/1/2025 17:00
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan terkait dengan ormas dapat jatah konsesi tambang.
Ormas Keagamaan Harus Jadi Gerakan Berbasis Budaya dan Agama yang Konsisten
07/12/2024 14:05
UNTUK berperan aktif dalam membangun peradaban, ormas keagamaan harus menjadi gerakan berbasis budaya dan agama yang konsisten.
LDII Masih Kaji Tawaran Kelola Tambang
03/9/2024 12:46
KETUA Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Chriswanto Santoso mengatakan lembaganya tidak terburu-buru mengambil tawaran mengelola tambang dari pemerintah
Banyak Mahasiswa Gugat UU TNI, MK: Tanda Anak Muda Peduli Hukum dan Demokrasi
23/6/2025 12:19
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Guntur Hamzah Ajak Penguatan Bangunan Hukum dan Demokrasi Indonesia
16/6/2025 19:27
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Guru Besar UGM: Demokrasi Tidak Berhenti dengan Pemilu
12/6/2025 07:27
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Rampai Nusantara: Hak Politik Jokowi Dilindungi Undang-Undang
11/6/2025 14:57
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Agenda Membangun Kualitas Demokrasi Indonesia
09/6/2025 11:28
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP Lirik Pemodal Besar Jadi Ketum, Pakar: Merusak Demokrasi Internal
30/5/2025 14:38
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.