Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambut baik kolaborasi antara anak usahanya, Bank Muamalat dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menilai kerja sama ini sebagai langkah penting untuk memperluas program kemaslahatan umat.
“Program yang didukung BPKH, seperti pendirian Masjid At-Tanwir di Menteng, Pondok Pesantren Muallimin, dan RS Bandung Barat menjadi bukti nyata sinergi yang terjalin antara BPKH dan Muhammadiyah,” kata Fadlul dalam acara di Yogyakarta, Rabu (7/8).
Penandatanganan nota kesepahaman antar kedua pihak dilaksanakan di Yogyakarta, oleh Direktur Bank Muamalat Karno dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Baca juga : RS Muhammadiyah Bandung Berhenti Layani Pasien BPJS, KPK: Ketahuan Fraud
Kerja sama ini mencakup dua ruang lingkup utama. Pertama, pemanfaatan jasa dan program corporate social responsibility (CSR) Bank Muamalat untuk mendukung pengembangan cabang, ranting, dan masjid yang dikelola Muhammadiyah.
Kedua, Bank Muamalat akan menggandeng lembaga zakat nasional milik Muhammadiyah, Lazismu, dalam berbagai program yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan dukungan zakat.
Sebagai bagian dari kerja sama ini, Bank Muamalat berkomitmen menyediakan pembiayaan Rp2 triliun untuk pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), yang mencakup rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan masjid.
Baca juga : Lazismu dan Madani Gelar Workshop Dampak Perubahan Iklim di Indonesia
Aspek penting lainnya adalah pengelolaan keuangan dan program aggregator haji. Bank Muamalat akan menyosialisasikan serta mengelola keuangan terkait haji di lingkungan Muhammadiyah, untuk memastikan proses yang aman, terjangkau, dan mudah diakses oleh jemaah.
Prototipe kerja sama ini diharapkan dapat membawa manfaat yang signifikan dalam memajukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsa.
“Dengan langkah strategis ini, BPKH berharap dapat terus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup umat melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada kebaikan bersama,” ujar Fadlul. (H-2)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
TERKAIT Indonesia yang berhasil memenangkan lelang lahan di Mekah, Arab Saudi untuk pembangunan Kampung Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan terlibat.
Dalam program ini, BPKH menyalurkan sebanyak 712 bibit pohon yang terdiri dari varietas produktif dan konservatif, antara lain alpukat, durian, gayam, nangka, aren, kelapa, dan bambu.
BPKH mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Whistleblowing System (WBS) yang memungkinkan pelaporan pelanggaran.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melakukan seremonial serah terima bantuan Program Kemaslahatan sebesar Rp351 juta.
BPKH secara berkelanjutan melakukan pembenahan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemutakhiran informasi berkala, serta penguatan kanal digital.
Menag Nasaruddin Umar menyoroti proses pengumpulan dana umat yang dinilainya belum optimal. Dana umat yang dihimpun dapat mencapai Rp500 triliun per tahun
Baznas membentuk Asosiasi Amil Zakat Republik Indonesia (AAZRI) dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia.
Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dedikasi dan integritas BMH dalam mengelola setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para donatur.
Para pimpinan lembaga dan para amil zakat perlu menyerap masukan dari umat tentang pemanfaatan dana zakat. Dalam hal ini, bukan hanya mengolah pandangan internal lembaga.
Ketiga tersangka tersebut ialah Presiden ACT Ibnu Khajar, mantan Presiden ACT Ahyudin, dan Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT Hariyana Hermain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved