Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) kembali membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Pada Rabu (5/6/2024), BMH mengumumkan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-17 kalinya secara berturut-turut dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidiq & Indra.
Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dedikasi dan integritas BMH dalam mengelola setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para donatur.
"Alhamdulillah, raihan WTP ini berkat rahmat Allah SWT dan dukungan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pembina, pengurus, hingga amil," ungkap Abdul Chadjib Halik, SE, MM, Bendahara Pengurus BMH melalui keterangan yang diterima.
Baca juga : Wamenag Ingatkan Lembaga Pengelola Zakat tidak Berpolitik
Listio Wiryanto, perwakilan KAP Djoko, Sidik & Indra, turut mengapresiasi kinerja BMH.
"Kami berharap BMH dapat terus meningkatkan kecepatan pelaporan audit keuangan dan mengintegrasikan data secara online untuk transparansi yang lebih optimal," ujarnya.
BMH tidak hanya berpuas diri dengan raihan WTP ini. Sebaliknya, mereka menjadikannya sebagai cambuk untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana umat.
"Semoga ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan setiap dana yang dikelola memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegas Abdul Chadjib Halik.
Dengan raihan WTP ke-17 ini, BMH semakin memantapkan posisinya sebagai lembaga zakat yang terpercaya dan amanah. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi BMH, tetapi juga bagi seluruh umat Islam yang telah mempercayakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga ini.( Z-8)
Status tidak informatif yang disematkan KI Pusat menunjukkan masih lemahnya komitmen transparansi di sejumlah lembaga negara.
Audiensi antara Komisi Informasi Publik dengan Polri adalah bentuk komitmen Kapolri dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Awards) tahun 2025 dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Presiden Donald Trump menyatakan siap menandatangani RUU yang mewajibkan Departemen Kehakiman membuka seluruh dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Zayyid Sulthan Rahman menegaskan mahasiswa tidak tinggal diam menghadapi potensi manipulasi demokrasi.
Pakar manajemen dan bisnis Arif Murti Rozamuri menyebutkan sikap Pertamina yang lebih transparan tersebut menjadi modal berharga dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved