Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) kembali membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Pada Rabu (5/6/2024), BMH mengumumkan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-17 kalinya secara berturut-turut dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidiq & Indra.
Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dedikasi dan integritas BMH dalam mengelola setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para donatur.
"Alhamdulillah, raihan WTP ini berkat rahmat Allah SWT dan dukungan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pembina, pengurus, hingga amil," ungkap Abdul Chadjib Halik, SE, MM, Bendahara Pengurus BMH melalui keterangan yang diterima.
Baca juga : Wamenag Ingatkan Lembaga Pengelola Zakat tidak Berpolitik
Listio Wiryanto, perwakilan KAP Djoko, Sidik & Indra, turut mengapresiasi kinerja BMH.
"Kami berharap BMH dapat terus meningkatkan kecepatan pelaporan audit keuangan dan mengintegrasikan data secara online untuk transparansi yang lebih optimal," ujarnya.
BMH tidak hanya berpuas diri dengan raihan WTP ini. Sebaliknya, mereka menjadikannya sebagai cambuk untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana umat.
"Semoga ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan setiap dana yang dikelola memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegas Abdul Chadjib Halik.
Dengan raihan WTP ke-17 ini, BMH semakin memantapkan posisinya sebagai lembaga zakat yang terpercaya dan amanah. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi BMH, tetapi juga bagi seluruh umat Islam yang telah mempercayakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga ini.( Z-8)
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Pengadaan anggaran untuk menyewa private jet yang dilakukan KPU RI pada 2024 lalu patut dipertanyakan.
Komunikasi yang efisien dan transparansi sangat penting dalam layanan e-brokerage, dimana trader mencurahkan waktu dan upaya yang signifikan untuk mencapai hasil positif.
Namun demikian, menurutnya RUU TNI ini tetap perlu dikawal oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah bersama DPR RI secara terbuka dan transparan.
MBG terkesan dipaksakan berjalan dengan perencanaan dalam waktu singkat, minim transparansi informasi dan pelibatan stakeholders maupun publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved