Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Firli berharap peralihan status tidak memengaruhi semangat pegawai KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Serta, tidak terpengaruh kekuasan apapun.
Selain itu, Ombudsman menilai adanya penyalahgunaan wewenang terhadap kepastian status pegawai KPK dalam mendapatkan perlakuan yang adil.
Sebanyak 18 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN.
PAJAK adalah simbol dari kedaulatan, kemerdekaan, kemandirian suatu bangsa dan kegotongroyonggan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Azis meminta pengusaha tidak memaksa para pegawainya untuk bekerja ke kantor.
pendidikan keadilan ini juga telah dirumuskan dalam rumusan Pancasila, yaitu sila ke 5 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.
WALI Kota Kupang, Provinsi NTT, Jefri Riwu Kore mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang muka pembelian rumah bagi ASN dan PTT di daerahnya.
Sekitar 1.271 pegawai KPK yang sudah beralih status menjadi ASN, wajib mengikuti kegiatan orientasi. Tujuannya, memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas pegawai.
Sebab, pihaknya telah mengirimkan surat ke Komnas HAM, yang berisi permintaan untuk menjelaskan hal apa yang perlu disampaikan KPK dalam panggilan tersebut.
Dalam wawancara di Kick Andy Double Check, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai undang-undang.
Hendardi menyampaikan semestinya Komnas HAM meneliti lebih dahulu apa memang benar ada dugaan pelanggaran HAM sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN
Dengan Inpres No 2 Tahun 2021, Presiden memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat termasuk kementerian dan lembaga untuk mendukung optimalisasi Program Jamsostek.
Firli pun menyatakan komitmen KPK tidak akan berubah dalam hal pemberantasan korupsi meski ada polemik 75 pegawai tersebut.
Pimpinan KPK menolak keberatan sejumlah pegawai mengenai Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Sejauh ini tidak ada perubahan. Sistem kerja, SOP, dan lain-lain sama saja. Kecuali soal status kepegawaiannya saat ini sebagai ASN," kata Pelaksana Tugas KPK Ali Fikri
Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyampaikan tiga tuntutan terkait kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada seleksi calon ASN KPK yang dinilainya bertentangan dengan amanat konstitusi.
"Secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK pancasilais," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Minggu (30/5).
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membahas permintaan penundaan pengangkatan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kami semua bukan hanya memperjuangkan tapi kami menyayangi mereka semua, tapi kami juga harus memahami ada perbedaan sistem antara pegawai KPK dan aparatur sipil negara (ASN)," kata Ghufron
Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan perlu ada dorongan dari seluruh pihak terutama di kementerian/lembaga untuk memastikan perkembangan implementasi perlindungan Jamsostek.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved