Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Sekitar 1.271 pegawai KPK yang sudah beralih status menjadi ASN, wajib mengikuti kegiatan orientasi. Tujuannya, memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas pegawai.
Sebab, pihaknya telah mengirimkan surat ke Komnas HAM, yang berisi permintaan untuk menjelaskan hal apa yang perlu disampaikan KPK dalam panggilan tersebut.
Dalam wawancara di Kick Andy Double Check, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai undang-undang.
Hendardi menyampaikan semestinya Komnas HAM meneliti lebih dahulu apa memang benar ada dugaan pelanggaran HAM sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN
Dengan Inpres No 2 Tahun 2021, Presiden memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat termasuk kementerian dan lembaga untuk mendukung optimalisasi Program Jamsostek.
Firli pun menyatakan komitmen KPK tidak akan berubah dalam hal pemberantasan korupsi meski ada polemik 75 pegawai tersebut.
Pimpinan KPK menolak keberatan sejumlah pegawai mengenai Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Sejauh ini tidak ada perubahan. Sistem kerja, SOP, dan lain-lain sama saja. Kecuali soal status kepegawaiannya saat ini sebagai ASN," kata Pelaksana Tugas KPK Ali Fikri
Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyampaikan tiga tuntutan terkait kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada seleksi calon ASN KPK yang dinilainya bertentangan dengan amanat konstitusi.
"Secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK pancasilais," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Minggu (30/5).
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membahas permintaan penundaan pengangkatan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kami semua bukan hanya memperjuangkan tapi kami menyayangi mereka semua, tapi kami juga harus memahami ada perbedaan sistem antara pegawai KPK dan aparatur sipil negara (ASN)," kata Ghufron
Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan perlu ada dorongan dari seluruh pihak terutama di kementerian/lembaga untuk memastikan perkembangan implementasi perlindungan Jamsostek.
Terkait masih adanya 51 pegawai yang dinyatakan tidak mungkin dibina dan bakal diberhentikan, keputusan itu sepenuhnya wewenang KPK.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara disudahi.
Bima mengatakan BKN juga perpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi dan dua undang-undang yakni UU KPK dan UU ASN.
Wadah pegawai KPK menyebut pimpinan komisi antirasuah tak mematuhi arahan Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian polemik 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.
Adapun 51 pegawai yang dinyatakan tidak bisa menjadi ASN, karirnya bakal berakhir. Hanya saja, mereka masih bekerja di KPK sampai 1 November mendatang.
Firli mengatakan KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Mengenai nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat itu, Firli menegaskan KPK tidak pernah berpikir untuk memecat atau memberhentikan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved