Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dengan Inpres No 2 Tahun 2021, Presiden memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat termasuk kementerian dan lembaga untuk mendukung optimalisasi Program Jamsostek guna mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia dan keluarganya.
Dalam melaksanakan Inpres No 2 tahun 2021, Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Salemba melakukan penandatangan nota kesepakatan atau MoU dengan Direktorat jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam MoU dilaksakanakan di Auditoriun GD Frans Seda Ditjen PPR Kemenkeu, Jakarta, seluruh pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan di Ditjen PPR telah didaftarkan menjadi peserta dan dilindungi empat program BPJAMSOSTEK.
Empat program adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Kini bertambah satu program baru yaitu program Kehilangan Pekerjaan.
Dalam acara penandatangan MoU dihadiri Kepala Bidang Umum Ditjen PPR Kemenkeu I Gusti Ngurah Ardika, Kasubag Rumah Tangga DJPPR Bangun Rokhmat, dan Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Salemba M. Izaddin.
Dalam keterangan pers, Rabu (9/6), Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Salemba M. Izaddin menyambut baik penandantangan MoU dengan Ditjen PPR.
“Kami juga mengapresiasi dengan komitmen DJPPR yang telah melindungi pegawai non-ASN dengan mendaftarkan sebagai peserta empat program BPJAMSOSTEK,” jelasnya.
Izaddin menambahkan dengan menjadi peserta program BPJAMSOSTEK, maka para pegawai non-ASN di lingkungan Ditjen PPR tidak perlu khawatir dan merasa tenang dalam bekerja jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. (RO/OL-09)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Alipudin mengatakan hingga akhir 2024, BPJS Kesehatan telah mencatatkan 277 juta peserta atau mencakup sekitar 98,67% dari populasi Indonesia.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.
Pangeran Laurent dari Belgia, adik Raja Philippe, gagal memperoleh jaminan sosial dari negara meski menerima tunjangan kerajaan tahunan sebesar €388.000.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved