Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara pengukuhan dan pengambilan sumpah penyelidik dan penyidik yang sudah beralih status menjadi ASN. Pengukuhan itu dilakukan kepada 78 penyelidik dan 112 penyidik di Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi.
"Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN jangan menjadi hambatan untuk pemberantasan korupsi. Rakyat mengharapkan Anda semua mampu melaksanakan tugas pokok KPK, tanpa terpengaruh kekuasaan apapun. Baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif," ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Selasa (3/8).
Pengukuhan dan pengambilan sumpah dilakukan KPK Firli Bahuri, dengan disaksikan Sekjen KPK Cahya H Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Karyoto.
Baca juga: KPK Periksa 10 Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Suap RAPBD
Adapun pengukuhan ulang itu merupakan konsekuensi peralihan pegawai KPK, yang kini telah menjadi ASN. Firli berharap peralihan status tidak memengaruhi semangat pegawai KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
Upacara yang berlangsung secara daring dan luring dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Terdapat 50 orang penyidik dan penyelidik yang mengikuti secara langsung di lokasi dan 140 lainnya hadir secara daring.
Baca juga: Pelamar CASN yang tidak Lolos Seleksi Bisa Ajukan Sanggahan
Firli menaruh harapan besar di pundak pegawai KPK yang baru dikukuhkan. Dia berharap penyidik dan penyelidik tetap mampu memberikan daya upaya untuk memberantas korupsi, meski jumlah SDM terbatas.
Lebih lanjut, dia mengingatkan keberadaan KPK untuk mewujudkan tujuan UUD 1945. Rakyat memberikan mandat kepada KPK untuk memberantas korupsi. Menurutnya, korupsi bukan sekadar kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara, namun juga bisa menggagalkan tujuan negara.
"Pimpinan boleh saja silih berganti, tetapi yang pasti tugas pemberantasan korupsi tidak pernah berganti," pungkas Firli.(OL-11)
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Agus mengatakan, pelanggaran etik bagi akuntan publik bisa menimbulkan korupsi karena pekerjaan mereka mengaudit proyek, yang sebagian berkaitan dengan kerja pemerintah.
Hari raya Idul Fitri adalah momentum anak bangsa untuk memperbarui komitmen meningkatkan sinergi dan cegah korupsi demi mewujudkan Indonesia yang semakin baik.
Dengan demikian, sambung dia, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara menjadi kunci dalam mengawal integritas keuangan negara.
KPK meyakini RUU Perampasan Aset bakal menjadi deklarasi atas konsistensi pemberantasan korpsi di Indonesia jika disahkan.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan para tersangka memanfaatkan proyek receh untuk menghindari pelelangan. Itu, kata dia, nilainya di bawah Rp200 juta.
Bivitri menyoroti bagaimana tingkat kesejahteraan yang membuat hakim bisa masuk ke jurang korupsi. Ia mengambil contoh hakim di level bawah yang sejak 2012 tunjangannya tidak pernah naik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved