Selasa 03 Agustus 2021, 15:15 WIB

KPK Periksa 10 Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Suap RAPBD

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Periksa 10 Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Suap RAPBD

MI/M Irfan
Mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 tersangka perkara suap pengesahan RAPBD, Fahrurrozi (kanan) dan Arrakhmat Eka Putra (tengah).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 eks anggota DPRD Jambi dalm kasus dugaan suap terkait ketok palu atau pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

"Pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018 dengan tersangka FR (Fakhrurozi) dan kawan-kawan," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (3/8).

Sepuluh orang itu yakni Ketua DPRD Jambi 2014-2019 Cornelis Buston, dua Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Abdulrahman Ismail Syahbandar dan Chumaidi Zaidi.

Kemudian, anggota DPRD Jambi 2014-2019 Cekman, Elhelwi, Gusrizal, Parlagutan Nasution, Sufardi Nurzain, Supriyono, dan Tadjudi Hasan. Adapun pemeriksaan digelar di Lapas Kelas II A Jambi.

KPK sebelumnya menetapkan tersangka sekaligus menahan empat anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka baru dalam kasus suap ketok palu RAPBD itu. Mereka ialah Fahrurrozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Iswhara, dan Zainul Arfan.

Kasus itu pengembangan yang sebelumnya menjerat eks Gubernur Jambi Zumi Zola. Empat anggota DPRD itu diduga turut menerima uang pengesahan RAPBD. Rinciannya, Fahrurrozi diduga menerima Rp375 juta, Arrakmat Eka Putra Rp275 juta, Wiwid Iswhara Rp275 juta dan Zainul Arfan Rp375 juta.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menjerat 18 orang sebagai tersangka. Selain eks Gubernur Zumi Zola, ada sejumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pihak swasta. (Dhk/OL-09)

Baca Juga

MI/Adam Dwi

MK Tolak Permohonan Advokat Soal Saksi Dapat Pendampingan Hukum

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 30 November 2022, 21:06 WIB
MK menegaskan pendampingan saksi oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana penting. Namun, materi dimaksud tidak...
MI/HO

KPK Ajak Perguruan Tinggi Rumuskan Kebijakan Antikorupsi Lewat ACS

👤Mediaindonesia com 🕔Rabu 30 November 2022, 20:59 WIB
Sebab, pendidikan adalah kunci dalam pembangunan sumber daya manusia berkarakter dan...
MI/Amir MR.

Ada Pihak Halangi Safari Anies di Ciamis dan Tasikmalaya

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Rabu 30 November 2022, 20:50 WIB
Ada pihak yang meminta pemda Ciamis dan Tasikmalaya menggagalkan safari Anies di kedua daerah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya