KPK Periksa 10 Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Suap RAPBD

Tokoh NU Ingatkan KPK Transparan dalam Kasus Gus Yaqut

SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan Gratifikasi, Massa Aksi Minta KPK Periksa Pejabat Kementerian

Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lapor Jet Pribadi OSO Sebelum 30 Hari, Menag Nasaruddin Umar Bebas Sanksi Pidana

KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.

KPK Dukung RUU Perampasan Aset, Perkuat Pemulihan Kerugian Negara

KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.

Pemulihan Aset Rp28,6 Triliun Jadi Bukti Komitmen Antikorupsi Pemerintah

Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.

Eks Pimpinan KPK Soroti Penerapan Pasal Tipikor, Soroti Konflik Kepentingan

Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.

Polisi Buru Pelaku Teror Penembakan di Rumah Anggota DPRD Jateng

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.

BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal

Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.

Pilkada Langsung Dituding Biang Kerok Politik Uang, Wacana Kembali ke DPRD Menguat

SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.

2 Warga Gugat Syarat Partai Politik untuk Calon DPR-DPRD ke Mahkamah Konstitusi

Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Masa Sidang 2026 Dimulai, BK DPRD Depok Targetkan Reformasi Tata Tertib

Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).

Negara Hadir Lewat Subsidi Pangan: Refleksi dari Prancis

Keberanian di Tenda

Kolaborasi sebagai Fondasi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia