Rabu 21 Juli 2021, 17:18 WIB

Ombudsman Sebut Hasil TWK Pegawai KPK Abaikan Pesan Presiden

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Ombudsman Sebut Hasil TWK Pegawai KPK Abaikan Pesan Presiden

Antara
Pekerja membersihkan logo KPK yang terpasang di luar gedung.

 

OMBUDSMAN RI menilai ada pengabaian arahan Presiden Joko Widodo dalam penetapan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK). Serta, penyalahgunaan wewenang terkait nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

"Terbitnya Surat Keputusan KPK Nomor 652/2021, ada tindakan maladministrasi berupa tindakan tidak patut. Tidak patut itu bagian dari maladministrasi menurut UU Ombudsman," ungkap anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7).

"Karena SK bertentangan dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Bentuk pengabaian KPK sebagai rumpun eksekutif terhadap pernyataan Presiden," imbuhnya.

Baca juga: Ombudsman: BKN tidak Kompeten Lakukan Tes Pegawai KPK

Ombudsman merujuk pertimbangan putusan MK, yang menyatakan peralihan status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Presiden dalam menanggapi polemik TWK, juga sependapat dengan MK. Bahkan, meminta tes tersebut tidak langsung menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK.

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti SK pembebastugasan yang terdapat penyalahgunaan wewenang. Pasalnya, Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur TWK tidak menyebutkan konsekuensi hasil tes.

Baca juga: Sekjen KPK: 18 dari 24 Pegawai Siap Ikuti Diklat Bela Negara untuk Jadi ASN

Dari 75 pegawai KPK yang mengikuti TWK, ada 24 pegawai yang dinyatakan bisa dibina lebih lanjut. Sedangkan, 51 pegawai lainnya terancam diberhentikan. Keputusan yang diambil KPK bersama BKN, LAN, Kementerian PAN-RB dan Kemenkumham, dinilai Ombudsman sebagai bentuk pengabaian terhadap arahan Kepala Negara.

"Ombudsman berpendapat terjadi pengabaian secara bersama-sama terhadap pernyataan Presiden. Sekaligus penyalahgunaan wewenang terhadap kepastian status pegawai KPK dalam mendapatkan perlakuan yang adil," pungkas Robert.

Ombudsman merekomendasikan agar KPK melakukan tindakan korektif atas maladminstrasi. Pimpinan KPK dan Sekjen KPK perlu memberi penjelasan resmi terkait proses alih status pegawai. Lalu, pegawai yang tak lolos diberi kesempatan melalui pendidikan kedinasan.(OL-11)

Baca Juga

MI/Susanto

44 Eks Pegawai KPK yang tidak Lolos TWK Jalani Orientasi Usai Dilantik sebagai ASN Polri

👤Siti Yona Hukmana 🕔Selasa 07 Desember 2021, 15:20 WIB
Giri mengatakan orientasi itu nantinya berisi pengenalan pengetahuan terkait pegawai negeri sipil (PNS) dan ASN, serta organisasi...
MI/ADAM DWI.

Kejagung Cari Tindak Pidana Lili Pintauli dari Laporan MAKI

👤tri subarkah 🕔Selasa 07 Desember 2021, 15:07 WIB
Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengtakan laporan itu sudah ditindaklanjuti anak...
ANTARA FOTO/Fauzan

Cegah Omicron Masuk DPR dilarang ke Luar Negeri

👤Sri Utami 🕔Selasa 07 Desember 2021, 14:33 WIB
Keputusan tersenut diambil dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR R yang dilaksanakan di Gedung DPR,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya