Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membahas permintaan penundaan pengangkatan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Para pegawai sejatinya akan diangkat menjadi ASN pada Selasa, 1 Juni 2021.
"Rencananya akan kami bahas Senin, 31 Mei 2021," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Minggu ( 30/5).
Ghufron mengatakan rapat itu dilakukan karena pimpinan menerima surat permohonan penundaan pelantikan dari pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan. Para pegawai yang lolos itu minta pelantikan ditunda untuk membahas nasib rekannya yang gagal.
Ghufron mengatakan hal itu bukan bagian dari pembangkangan terhadap pimpinan. Tindakan itu dinilai bentuk solidaritas pada pegawai KPK.
Baca juga : Istana Bantah Pelemahan KPK Melalui TWK
"Solidaritas juga substansialnya merupakan pengamalan sila persatuan yang juga kami apresiasi," ujar Ghufron.
Ghufron tidak bisa menjanjikan banyak kepada para pegawai. Pasalnya, kata dia, pelantikan sudah direncanakan dari jauh-jauh hari.
"Sesunggunya komitmen kami untuk melantik pada tanggal 1 Juni hal tersebut untuk memperingati dan menghormati Hari lahir Pancasila," tutur Ghufron. (OL-2)
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Anggota Komisi III DPR RI meminta kepolisian bergerak cepat menangani kasus dugaan penganiyaan yang dilakukan bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.
Dinas Komunikasi, Persandian dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon menggelar Sosialisasi E-Presensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada JumatĀ (25/10)
Percakapan kedua pegawai Indomaret itu seputar seks. Meski disampaikan sembari bercanda, namun perkataan tersebut justru menyulut emosi pelaku.
Rotasi dan mutasi pegawai di lingkup Pemkab Cianjur didasari kebutuhan organisasi.
Sebab, hak penuh atas jaminan sosial bisa menjadi jaring pengaman terhadap risiko kecelakaan kerja maupun meninggal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved